Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Kompas.com - 04/02/2020, 10:37 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi dengan Pemerintah Daerah Natuna terkait keputusan mengkarantina 237 WNI dan 1 warga negara asing usai dievakuasi dari Wuhan, China.

Karantina dilakukan untuk menghindari penularan virus corona yang sedang mewabah di Wuhan dan daerah lain di China.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya Anda maklumi," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mahfud MD mengatakan, perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan WNI dari China, khususnya Wuhan, berlangsung cepat.

Terlebih, setelah Pemerintah China memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya pasca-mewabahnya virus corona.

Baca juga: Kemenkes Bagi Wilayah Karantina di Natuna Jadi 3 Lapis, Masyarakat Umum Tak Bisa Mengakses

Selanjutnya, pemerintah pun mengambil tindakan cepat untuk memulangkan WNI dari Wuhan.

Sejalan dengaan persiapan pemulangan, pemerintah juga telah juga telah memutuskan Natuna sebagai lokasi isolasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi isolasi 238 orang di Natuna. Sehingga, hal tersebut tidak membahayakan warga Natuna dari ancaman virus corona.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," kata Mahfud.

Baca juga: Menko PMK Sebut Hoaks Jadi Penyebab Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, evakuasi 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China berlangsung serba cepat.

Adapun, 1 WNA itu bukan warga China, dan merupakan suami dari salah satu WNI yang dievakuasi.

Menurut Johnny Plate, kondisi evakuasi ke Natuna yang serba cepat menyebabkan muncul kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia itu berlangsung dengan cepat prosesnya," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kemenkominfo, Senin (3/2/2020).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com