Tak Beri Kompensasi, Menkes Minta Masyarakat Doakan Warga Natuna

Kompas.com - 04/02/2020, 11:12 WIB
WNI di Wuhan dievakuasi pemerintah Indonesia dan diberangkatkan Minggu (2/2/2020) dini hari waktu setempat. Sebanyak 245 WNI akan tiba di Indonesia dan langsung dikarantina di Pulau Natuna. Dok. KBRI di ChinaWNI di Wuhan dievakuasi pemerintah Indonesia dan diberangkatkan Minggu (2/2/2020) dini hari waktu setempat. Sebanyak 245 WNI akan tiba di Indonesia dan langsung dikarantina di Pulau Natuna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah tidak menyiapkan kompensasi untuk warga Natuna, Kepulauan Riau, yang tinggal berdekatan dengan lokasi karantina warga yang baru dipulangkan dari Wuhan, China.

"Tidak ada yang begitu-begitu. Yang ada Kemenkes dan pemda bertanggungjawab semuanya," ujar Terawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2/2020).

Para WNI yang baru dievakuasi dari Wuhan itu akan menjalani masa karantina untuk mencegah penyebaran virus corona di Tanah Air. Wuhan merupakan kota yang kini terkena wabah virus corona.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Menurut Terawan, sebagai Menkes dirinya tidak mengizinkan masyarakat Natuna sakit atau terdampak persebaran virus corona.

"Sebab kita kegiatannya adalah membantu mereka supaya sehat semua. Doakan sehat semua. Kompensasinya ya doa itu semua," ujar Terawan.

Sebelumnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometerlah. Jadi saya kira masih amanlah," ujar Abdul Hamid Rizal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).

Baca juga: Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

Saat disinggung tentang kondisi masyarakat Natuna saat ini, Hamid menyebutkan, mereka sudah mulai memahami kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, masyarakat di Natuna saat ini sudah mulai tenang.

Diberitakan, rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina warga yang baru dipulangkan dari Wuhan ditolak oleh masyarakat setempat.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Nasional
Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.