Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Beri Kompensasi, Menkes Minta Masyarakat Doakan Warga Natuna

Kompas.com - 04/02/2020, 11:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah tidak menyiapkan kompensasi untuk warga Natuna, Kepulauan Riau, yang tinggal berdekatan dengan lokasi karantina warga yang baru dipulangkan dari Wuhan, China.

"Tidak ada yang begitu-begitu. Yang ada Kemenkes dan pemda bertanggungjawab semuanya," ujar Terawan di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/2/2020).

Para WNI yang baru dievakuasi dari Wuhan itu akan menjalani masa karantina untuk mencegah penyebaran virus corona di Tanah Air. Wuhan merupakan kota yang kini terkena wabah virus corona.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Menurut Terawan, sebagai Menkes dirinya tidak mengizinkan masyarakat Natuna sakit atau terdampak persebaran virus corona.

"Sebab kita kegiatannya adalah membantu mereka supaya sehat semua. Doakan sehat semua. Kompensasinya ya doa itu semua," ujar Terawan.

Sebelumnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometerlah. Jadi saya kira masih amanlah," ujar Abdul Hamid Rizal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).

Baca juga: Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

Saat disinggung tentang kondisi masyarakat Natuna saat ini, Hamid menyebutkan, mereka sudah mulai memahami kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, masyarakat di Natuna saat ini sudah mulai tenang.

Diberitakan, rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina warga yang baru dipulangkan dari Wuhan ditolak oleh masyarakat setempat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com