Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Karantina Aman, Menkes Terawan: Saya Jaminkan Badan Saya

Kompas.com - 04/02/2020, 11:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin proses karantina 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China, berlangsung aman. Proses karantina dilakukan di Natuna, Kepulauan Riau, sejak Minggu (2/2/2020).

"Kalau saya bilang menjamin, kan repot. Saya menjaminkan badan saya karena itu saya ada di garda terdepan saat pesawat datang, saya masuk pertama ke dalam pesawat menyapa seluruh warga sehat dari Wuhan yang datang. Nah, itu artinya saya menjaminkan," ujar Terawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rapat Komisi XI, Menkes Terawan Jelaskan Alasan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Terawan mengatakan, pemerintah pusat bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan warga Natuna menangkal penularan virus corona.

Menurut dia, warga Natuna juga memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari wabah virus corona.

"Mereka sebenarnya juga ingin dan mereka buktikan ini ke depan bersama-sama dari Natuna menyelamatkan Indonesia, terkhusus mengenai penyakit corona virus," kata Terawan.

Baca juga: Pasca-Evakuasi WNI dari Wuhan, Lokasi Karantina hingga Hoaks Virus Corona

Terawan juga menjamin pihaknya akan terus berkomunikasi setelah sebelumnya informasi keputusan observasi sempat terlambat disampaikan ke Pemda Natuna.

Hal itu dilakukan supaya operasi kemanusiaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana awal.

"Kan begini, ya, apa yang sudah dilakukan adalah kerja seperti yang telah diperintahkan oleh Menko Polhukam tadi, ini adalah operasi cepat kilat, dan harus tepat, tidak boleh meleset sedikit pun," kata Terawan.

Baca juga: Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan, China.

Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna.

Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Baca juga: Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Menanti bagi Penyebar Hoaks Virus Corona

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com