OSO Tak Sepakat Usulan PDI-P soal Kenaikan "Parliamentary Threshold"

Kompas.com - 24/01/2020, 22:42 WIB
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang berpidato dalam musyawarah nasional (Munas) Hanura di Jakarta, Selasa (17/12/2019) malam. Dalam Munas yang beragendakan pemilihan ketua umum itu Oesman menjadi kandidat tunggal untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKetua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang berpidato dalam musyawarah nasional (Munas) Hanura di Jakarta, Selasa (17/12/2019) malam. Dalam Munas yang beragendakan pemilihan ketua umum itu Oesman menjadi kandidat tunggal untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tak setuju usulan PDI-P terkait menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen.

OSO meminta, kenaikan ambang batas parlemen dibahas bersama-sama partai politik.

"Harus kita berunding, jangan hanya partai-partai besar saja, partai yang kecil ditinggalkan. Demokrasi itu begitu, kompromi kita," kata OSO di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Perindo Tak Setuju Parliamentary Threshold Dinaikkan

OSO mengatakan kenaikan hingga 5 persen tak rasional. Ia pun menyarankan, ambang batas parlemen menjadi 3 persen.

"Jadi kalau semua yang dapat berilah angka yang rasionalable, yang kira-kira semua partai bisa ikut serta," ujarnya.

"3 persen gitu, tapi kalau sudah 4 persen apa boleh buat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-47 melahirkan sembilan rekomendasi partai.

Dari sembilan rekomendasi itu, salah satunya mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-undang Pemilu.

UU Pemilu didorong agar mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Baca juga: Usulan PDI-P Naikkan Parliamentary Threshold Dinilai Bahayakan PPP

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen juga didorong untuk ditingkatkan, dari 4 persen menjadi sekurang-kurangnya 5 persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X