Kompas.com - 15/01/2020, 16:51 WIB
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019) sore . Pantauan Kompas.com, para pengurus PPP tiba di Istana Bogor pukul 15.30 WIB. KOMPAS.com/IhsanuddinPengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019) sore . Pantauan Kompas.com, para pengurus PPP tiba di Istana Bogor pukul 15.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun berpendapat, usulan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen akan menyulitkan sejumlah partai koalisi pendukung pemerintah, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Seperti diketahui pada Pileg 2019 lalu, PPP memperoleh suara sebesar 4,52 persen.

"Ini (ambang batas parlemen) berarti kan PDI-P ingin mengeliminasi PPP, sesama rekan koalisi," ujar Rico saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/1/2020).

Baca juga: Sikap Partai Politik Tanggapi Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen...

Dia mengatakan, keinginan PDI-P menaikan ambang batas parlemen juga akan membuat Hanura kembali lolos Senayan, berat.

Mengingat, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Hanura tidak memenuhi ambang batas parlemen karena hanya mampu meraih 2.161.507 suara (1,54 persen).

Selain Hanura, juga terdapat tiga partai koalisi lainnya tak mampu melewati ambang batas parlemen.

Antara lain, PSI 2.650.361 suara (1,85 persen), Perindo 3.738.320 suara (2,07 persen), dan PKPI 312.775 suara (0,22 persen).

Di sisi lain, pihaknya juga menyambut baik wacana tersebut.

"5 persen bagus-bagus saja karena inilah cara penyederhanaan parpol yang paling natural, hanya naik 1 persen dari Pemilu 2019 lalu," kata dia.

Baca juga: Pro Kontra Parpol soal Wacana Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Sebelumnya, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-47 melahirkan sembilan rekomendasi partai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X