KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Kompas.com - 23/01/2020, 21:01 WIB
Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial. Daspriani Y ZamzamiKetua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh Afridal Darmi mengatakan pemerintah memiliki utang dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik bersenjata di Aceh selama periode 1976 hingga 2005.

"(Penyelesaian) itu kan utang perjanjian (MoU Helsinkski) yang harus dipenuhi dan dalam soal utang itu ada waktu, sudah 15 tahun ini diberi kesempatan memenuhi utang tersebut," ujar Afridal di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

Afridal mengungkapkan situasi sekarang seakan-akan masyarakat dibiarkan dengan berakhirnya konflik bersenjata yang ditandai dengan MoU Helsinski.

Padahal, dalam perjanjian tersebut, salah satu mandatnya adalah kehadiran KKR Aceh dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu.

Dia mengatakan, pelanggaran HAM tersebut bukan hanya persoalan di internal Aceh, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah pusat untuk melaksankaan KKR di Aceh," tegas Afridal.

Baca juga: Menanti Sikap Presiden Jokowi Terkait Pelanggaran HAM di Aceh

KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Dalam kerjanya, KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadi konflik bersenjata di Aceh selama periode 1976 hingga 2005

Antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X