Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

Kompas.com - 23/01/2020, 18:11 WIB
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratman di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratman di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratman mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membuat instrumen hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik Aceh.

"Instrumentasi hukum yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong lahirnya Perppu. Perppu menjadi lebih memungkinkan karena bisa membentuk aturan baru," ujar Herlambang di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: KKR Aceh diusulkan Jadi Lembaga Permanen

Menurut Herlambang, Perppu bisa menjadi penanda politik hukum yang dilakukan pemerintah. Perppu tersebut sekaligus melengkapi instrumen hukum guna memperkuat keberadaan KKR Aceh sesuai mandat perjanjian Helsinski pada 2005.

Selain itu, kata Herlambang, terdapat dua instrumen hukum lain yang dapat dilakukan Jokowi guna menindaklanjuti rekomendasi KKR Aceh.

Instrumen hukum tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).

Keberadaan Perpres dinilai dapat memperkuat langkah kerja KKR Aceh sekaligus mendapat perlindungan dari pemerintah.

Sedangkan,  Inpres bertujuan mensinergikan antar-lembaga negara atau hubungan pemerintahan.

Terutama, kementerian, lembaga nonkementerian, atau institusi, termasuk kepala daerah, agar tidak ada kerja yang saling betolak berlakang.

"Pemerintah Indonesia harus merespon dengan kesungguhan politik hukum," tegasnya.

Baca juga: DPR Aceh: Pusat Kerap Ganggu Pembentukan KKR Aceh

KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadinya konflik Aceh, antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan pemenuhan hak korban.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Buat Aplikasi untuk Pantau Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

UPDATE: 3.565 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Jakarta Tertinggi dengan 713

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 Oktober: 34.317 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Pastikan Penumpang Patuhi Protokol Kesehatan, Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Ada 68.888 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Gus Menteri: Desa Disebut Sukses Bila Hadir Disaat Warganya Kesulitan

Nasional
UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Oktober: Kini Ada 60.569 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

UPDATE 29 Oktober: 13.701 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Bertambah 89

Nasional
UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

UPDATE 29 Oktober: 329.778 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 3.985

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

UPDATE: Bertambah 3.565, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 404.048

Nasional
Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Pilkada Kota Makassar, Menilik Peluang Adik Menteri Pertanian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X