Menanti Sikap Presiden Jokowi Terkait Pelanggaran HAM di Aceh

Kompas.com - 23/01/2020, 19:32 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas  di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah akademisi telah melahirkan rumusan kebijakan dalam menindaklanjuti rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh terkait pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik bersenjata selama periode 1976 hingga 2005 di Aceh.

Kajian akademik dilakukan oleh empat penyusun, yakni Herlambang Wiratman dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sri Lestari Wahyuningrum dari FISIP Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang dari Fakultas Hukum Indonesia dan Manunggal Wardaya dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Herlambang mengatakan, kajian tersebut sebagai dorongan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menjalankan komitmen politiknya guna memastikan keadilan bagi korban.

"Sebagai bagian dari proses memastikan komitmen pemerintah bahwa kewajiban untuk kemajuan HAM harus dilakukan pemerintah dan instrumen hukumnya, agar pemerintah bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan," ujar Herlambang di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

Dalam kajian tersebut, terdapat empat poin yang menjadi pembahasan, yakni KKR Aceh dan Keadilan Transisional, KKR dalam pendekatan ketatanegaraan, KKR Aceh dan pendekatan ketatapemerintahan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Herlambang bersama tiga akademisi dalam kesimpulannya menjelaskan, upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asai korban pelanggaran HAM berat masa lalu, dapat ditempuh melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Berkaitan dengan mekanisme non-yudisial, maka secara nasional pendekatan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh dilakukan dengan paradigma Human Rights Based Constitutionalism.

Yakni, mengandalkan hak-hak konsitusional warga negara dan menjelajahi perundang-undangan untuk memperkuat posisi kelembagaan negara terkait.

Termasuk memperkuat komitmen politik pemerintah pusat maupun daerah.

"Bekerjanya KKR Aceh saat ini menjadi tidak mudah karena ada sejumlah kendala kelembagaan dan instrumen yang memperkuat upaya reparasi secara administratif," sebut Herlambang dalam kesimpulan dalam kajian akademik bersama yang disusun bersama tiga akademisi lainnya.

Baca juga: KKR Aceh diusulkan Jadi Lembaga Permanen

KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Dalam kerjanya, KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadinta konflik Aceh, antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Nasional
Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Nasional
Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Nasional
Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Nasional
Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Nasional
27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

Nasional
Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Nasional
115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

Nasional
Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Nasional
Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X