Kompas.com - 21/01/2020, 19:05 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tetap ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), meskipun komisi VI dan komisi XI sudah membentuk panja.

"Demokrat maunya Pansus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Syarief mengatakan, Demokrat masih berupaya membentuk Pansus, karena keberadaan Panja tidak sekuat Pansus.

Baca juga: Komisi VI DPR Sahkan Anggota Panja Jiwasraya

Namun, suara mayoritas di DPR tidak mendukung untuk dibentuknya Pansus.

"Ya kita lagi berupaya, tapi kita sadar memang, kita kan anggotanya jumlahnya kecil. Secara politis koalisi pemerintah lebih kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, apabila komisi-komisi di DPR tetap menjalankan Panja, tak menutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengajukan hak interpelasi atau hak angket.

"Tapi kalau mereka tetep jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

"Hari ini Komisi VI mengesahkan tiga panja. Satu, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dan Panja BUMN Energi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Selain itu, Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.

Baca juga: Komisi VI DPR Buka Opsi Privatisasi Jiwasraya

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan, Panja Pengawasan Keuangan itu akan membahas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya, Bank Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat. Namun, Komisi XI akan memprioritaskan pembahasan kasus Jiwasraya.

"Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, dengan prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bank Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen," kata Dito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X