Komisi VI dan XI Bentuk Panja Jiwasraya, Demokrat Ngotot Ingin Pansus

Kompas.com - 21/01/2020, 19:05 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tetap ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), meskipun komisi VI dan komisi XI sudah membentuk panja.

"Demokrat maunya Pansus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Syarief mengatakan, Demokrat masih berupaya membentuk Pansus, karena keberadaan Panja tidak sekuat Pansus.

Baca juga: Komisi VI DPR Sahkan Anggota Panja Jiwasraya

Namun, suara mayoritas di DPR tidak mendukung untuk dibentuknya Pansus.

"Ya kita lagi berupaya, tapi kita sadar memang, kita kan anggotanya jumlahnya kecil. Secara politis koalisi pemerintah lebih kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, apabila komisi-komisi di DPR tetap menjalankan Panja, tak menutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengajukan hak interpelasi atau hak angket.

"Tapi kalau mereka tetep jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

"Hari ini Komisi VI mengesahkan tiga panja. Satu, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dan Panja BUMN Energi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Selain itu, Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.

Baca juga: Komisi VI DPR Buka Opsi Privatisasi Jiwasraya

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan, Panja Pengawasan Keuangan itu akan membahas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya, Bank Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat. Namun, Komisi XI akan memprioritaskan pembahasan kasus Jiwasraya.

"Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, dengan prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bank Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen," kata Dito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X