Komisi VI DPR Sahkan Anggota Panja Jiwasraya

Kompas.com - 21/01/2020, 16:29 WIB
Rapat Komisi VI DPR dalam rangka mengesahkan nama-nama anggota Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariRapat Komisi VI DPR dalam rangka mengesahkan nama-nama anggota Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

"Hari ini Komisi VI mengesahkan tiga panja. Satu, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dan Panja BUMN Energi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Komisi XI DPR Bentuk Panja Pengawasan Industri Keuangan, Prioritaskan Kasus Jiwasraya

"Nama-nama anggota saya bacakan satu-satu, tapi kita masih menunggu nama dari fraksi Partai Demorkat," ujarnya.

Adapun daftar lengkap anggota Panja Jiwasraya sebagai berikut:

Ketua Panja: Aria Bima

Sekretaris: Mohamad Hekal

PDI-P

1. Gilang Dhielafararez

2. Darmadi Durianto

3. Rieke Diah Pitaloka

4. ST Ananta Wahana

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X