Vonis Lepas Syafruddin Temenggung, PK Jaksa KPK hingga Respons Pengacara

Kompas.com - 10/01/2020, 07:59 WIB
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin adalah terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung dari segala tuntutan hukum. Ia sebelumnya dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanMantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin adalah terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung dari segala tuntutan hukum. Ia sebelumnya dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

"Dalam putusan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, masing-masing hakim memiliki pendapatnya sendiri dan berbeda satu sama lain. Tidak ada suara mayoritas dari majelis hakim," kata jaksa.

Dengan mengacu pada penjelasan Artidjo, lanjut jaksa, perbedaan putusan dalam perkara kasasi itu tidak masuk dalam tiga jenis perbedaan putusan yang dimaksud.

"Akan tetapi, perkara tersebut tetap diputus," kata jaksa.

5. Berharap PK dikabulkan

Dalam kesimpulan memori PK, jaksa berharap majelis hakim PK mengabulkan permohonan yang diajukan.

"Kami mohon supaya majelis hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung memutuskan, satu, menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa atau Pemohon PK," kata jaksa.

Baca juga: Eks Pengacara Syafruddin Temenggung Bantah Bahas Perkara BLBI dengan Hakim Agung

Selain itu, jaksa berharap majelis hakim PK pada MA membatalkan putusan kasasi yang melepas Syafruddin Arsyad Temenggung.

Jaksa juga berharap hakim menyatakan Syafruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Saat itu, Syafruddin divonis 15 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

"Kami memohon menjatuhkan pidana terhadap Termohon PK sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Januari 2019," kata jaksa.

6. Jaksa KPK dinilai tak punya kedudukan hukum

Usai persidangan, pengacara Syafruddin, Hasbullah menilai jaksa KPK tak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan PK.

"Jadi di dalam putusan MK, SEMA 2014, disampaikan, jaksa secara tegas dilarang mengajukan PK. Karena PK itu hanyalah hak terpidana dan ahli warisnya. Dan putusan yang dapat diajukan PK adalah putusan pemidanaan bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ini yang dilanggar oleh KPK secara prosedur acara," kata dia.

"Makanya kami minta ditolak sejak awal, tapi yang mulia majelis hakim mau dilanjutkan dulu, ya, kami hormati tanggapan majelis hakim," ujarnya.

Hasbullah menyebutkan hal itu disinggung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Kemudian, Hasbullah juga menyoroti putusan MK Nomor: 33/PUU-XIV/2016. Salah satu poinnya menyatakan, dalam praktiknya, MA ternyata menerima permohonan PK yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan dimaksud.

Baca juga: KPK Dalami Pelanggaran Etik Hakim MA yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Masih berdasarkan pertimbangan putusan MK, terhadap keadaan tersebut, muncul silang pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah jaksa berhak mengajukan PK terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasbullah menjelaskan, MK melalui putusan Nomor: 33/PUU-XIV/2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut:

"Mengabulkan permohonan Pemohon: Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo;

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo"

"Sejak tahun 2014 sudah tidak ada pengajuan PK oleh jaksa penuntut umum. Karena itu sangat disayangkan jaksa KPK pada tanggal 17 Desember 2019 atau 3 hari menjelang pergantian pimpinan KPK telah mengajukan PK atas putusan bebas kasasi MA No.1555 K/Pid.Sus/2019," kata dia.

Ia menilai atas pertimbangan dalam SEMA dan putusan MK, pengajuan PK oleh KPK tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 juncto Pasal 266 Ayat (2) KUHAP.

KPK juga dinilai Hasbullah telah melanggar hukum dalam penerapan hukum pidana, baik terhadap putusan MK dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X