Bantah Silang Pendapat dengan Anies, Basuki: Normalisasi dan Naturalisasi Sama-sama Lebarkan Sungai

Kompas.com - 03/01/2020, 21:27 WIB
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri PUPR, Basuki Hadimuljono ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal penanganan banjir Jakarta.

Ia mengatakan, konsep normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sebelum 2017 sedianya sama dengan naturalisasi sungai yang digagas Anies.

"Sama saja, enggak ada pro-kontra. Mau naturalisasi (atau yang lain). Dengerin Pak Nirwono Joga dan Pak Yayat Supriatna, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya," ujar Basuki usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

"Menurut saya apa yang saya sampaikan, enggak ada apa-apa kan. Cuma beliau (Anies) saja mungkin yang mengintepretasikan (berbeda). Buat saya enggak ada masalah (normalisasi atau naturalisasi)," kata Basuki.

Ia mengatakan, perbedaan normalisasi dan naturalisasi hanya pada desainnya.

Baca juga: Anies: Teluk Gong Paling Utara, Banjir Masih Cukup Tinggi

 

Program normalisasi diakhiri dengan membuat turap beton di samping setelah memperlebar dan memperdalam sungai.

Sementara itu, naturalisasi diakhiri dengan menanami tumbuhan di pinggir usai mengeruk dan memperlebar sungai.

"Iya. (intinya) pelebarannya ya kan. Kalau beliau (Anies) sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu kan, itu desainnya enggak beton (seperti normalisasi. Cuma ditutup gebalan rumput," kata Basuki.

Sebelumnya Basuki mengatakan bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.

Dampak yang terlihat akibat tidak dilanjutkannya program normalisasi sungai Ciliwung tersebut membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta kebanjiran.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X