Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KALEIDOSKOP 2019: Menteri Era Jokowi yang Berurusan Kasus Korupsi

Kompas.com - 19/12/2019, 10:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Sementara, sejumlah saksi di persidangan dari panitia seleksi mengaku diperintah oleh Lukman untuk meloloskan Haris dalam peringkat tiga besar.

Ada pula saksi yang menyebut Lukman pernah mencoba meminta usulan nama pengisi Kakanwil Kemenag Jatim ke Romahurmuziy.

Romahurmuziy pun juga mengakui Lukman menanyakan usulan nama pengisi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur ke dirinya.

Selain Haris, Romahurmuziy mengusulkan nama Amin Mahfud, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk menjadi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Di persidangan, Lukman juga membantah melihat dan menerima secara fisik uang Rp 20 juta dan Rp 50 juta yang diberikan oleh Haris Hasanuddin.

Ia pun juga mengklarifikasi uang yang disita oleh KPK di ruang kerjanya merupakan dana sisa perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, dana operasional menteri dan honor sebagai pembicara dalam pelatihan, pembinaan dan lainnya.

Sedangkan, lanjut Lukman, uang dollar AS yang disita berasal dari pihak atase Kedutaan Arab Saudi karena mereka puas dengan kinerja Kementerian Agama Indonesia menyelenggarakan ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Asia Pasifik.

Baca juga: Lukman Hakim Ungkap Asal Usul Uang di Ruang Kerjanya yang Disita KPK

Lukman mengaku sempat menolak pemberian itu. Namun mereka memaksa agar Lukman menerimanya. Mereka menyarankan Lukman memanfaatkan uang itu untuk kepentingan sosial.

"Saya sempat bersurat ke yayasan penyelenggara yang sumber uang itu lalu kemudian saya nyatakan bahwa saya menerima ini dan minta masukan bagaimana pendayagunaan dana ini," ujar Lukman saat bersaksi untuk Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com