Soal Amendemen UUD 1945, Pratikno Diminta Benahi Koordinasi dengan MPR

Kompas.com - 06/12/2019, 18:39 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta Menteri Sekretris Negara Pratikno memperbaiki koordinasi dengan MPR mengenai amendemen terbatas UUD 1945.

"Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, terutama dengan kami di MPR," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Selama ini, MPR tidak pernah diundang atau diajak diskusi mengenai pandangan terhadap amendemen terbatas.

Baca juga: Wapres Minta MPR Konsisten Soal Pembahasan Amendemen UUD 1945

Padahal, apabila ada yang harus dikoordinasikan, hal itu menjadi masukan untuk Presiden Jokowi.

Basarah meminta Mensesneg agar membangun komunikasi dengan baik supaya Presiden mendapat masukan yang lebih utuh dan substantif.

"Pada letak itulah Presiden harusnya mendapat masukan yang utuh daripada komentari riak-riak di politik di ruang publik," katanya.

Baca juga: Fraksi Nasdem di DPR Nyatakan Belum Bersikap soal Amendemen UUD 1945

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di MPR RI yang melebar dari persoalan haluan negara.

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan supaya tidak melebar pembahasannya.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujar dia.

Baca juga: Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden tiga periode. Sebab ia merupakan produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pascareformasi.

Jokowi bahkan curiga kepada pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode itu.

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif), menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X