Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Kompas.com - 04/12/2019, 07:52 WIB
Amandemen UUD 1945 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoAmandemen UUD 1945

Seperti yang dikhawatirkan, rencana untuk melakukan amendemen UUD 1945 bergulir menjadi bola liar.

Niat amendemen yang semula diniatkan terbatas untuk memberi kewenangan tambahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan acuan arah pembangunan nasional jangka panjang, atau pada masa Orde Baru disebut Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mulai “ditumpangi” berbagai usulan tentang wajah demokrasi negeri ini.

Rencana amendemen bagaikan membuka kotak pandora.

Saat menerima safari politik “amendemen konstitusi” pimpinan MPR, Rabu (27/11/2019) lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR.

Usulan ini sendiri sebenarnya merupakan hasil Munas PBNU 2012.

Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, usulan ini bukan hanya hasil pertimbangan pengurus PBNU saat ini, tapi juga para pendahulu seperti Rais Aam PBNU almarhum KH Sahal Mahfudz, dan KH Mustofa Bisri.

PBNU menilai pemilihan presiden (pilpres) secara langsung lebih banyak mudharatnya, yakni high cost terutama cost sosial, dibandingkan manfaatnya.

Gayung pun bersambut dari Senayan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan berupaya agar usulan PBNU ini diterima oleh delapan fraksi MPR dan perwakilan DPD.

“Kalau semua fraksi menerima, berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid.

Perpanjangan jabatan presiden

Sedari awal, niat amendemen terbatas yang diinisiasi oleh PDIP memang tidak mampu diorkestrasi dengan sempurna ke seluruh fraksi yang ada di MPR.

Partai Nasdem, misalnya, muncul dengan gagasan amendemen menyeluruh yang mengkaji hal-hal lain di luar GBHN.

Penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode lalu menjadi wacana yang dilontarkan Partai Nasdem.

Alasannya, untuk memberi waktu yang lebih panjang kepada presiden untuk menjalankan GBHN dan menuntaskan program kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Nasional
Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Nasional
Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Nasional
Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Nasional
Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Nasional
Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X