Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Kompas.com - 04/12/2019, 07:52 WIB
Amandemen UUD 1945 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoAmandemen UUD 1945

Seperti yang dikhawatirkan, rencana untuk melakukan amendemen UUD 1945 bergulir menjadi bola liar.

Niat amendemen yang semula diniatkan terbatas untuk memberi kewenangan tambahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan acuan arah pembangunan nasional jangka panjang, atau pada masa Orde Baru disebut Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mulai “ditumpangi” berbagai usulan tentang wajah demokrasi negeri ini.

Rencana amendemen bagaikan membuka kotak pandora.


Saat menerima safari politik “amendemen konstitusi” pimpinan MPR, Rabu (27/11/2019) lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR.

Usulan ini sendiri sebenarnya merupakan hasil Munas PBNU 2012.

Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, usulan ini bukan hanya hasil pertimbangan pengurus PBNU saat ini, tapi juga para pendahulu seperti Rais Aam PBNU almarhum KH Sahal Mahfudz, dan KH Mustofa Bisri.

PBNU menilai pemilihan presiden (pilpres) secara langsung lebih banyak mudharatnya, yakni high cost terutama cost sosial, dibandingkan manfaatnya.

Gayung pun bersambut dari Senayan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan berupaya agar usulan PBNU ini diterima oleh delapan fraksi MPR dan perwakilan DPD.

“Kalau semua fraksi menerima, berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid.

Perpanjangan jabatan presiden

Sedari awal, niat amendemen terbatas yang diinisiasi oleh PDIP memang tidak mampu diorkestrasi dengan sempurna ke seluruh fraksi yang ada di MPR.

Partai Nasdem, misalnya, muncul dengan gagasan amendemen menyeluruh yang mengkaji hal-hal lain di luar GBHN.

Penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode lalu menjadi wacana yang dilontarkan Partai Nasdem.

Alasannya, untuk memberi waktu yang lebih panjang kepada presiden untuk menjalankan GBHN dan menuntaskan program kerja.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X