Wapres Minta MPR Konsisten Soal Pembahasan Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 04/12/2019, 18:38 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pembahasan amendemen UUD 1945 tetap dilakukan secara terbatas pada upaya untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Ma'ruf, Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) harus konsisten agar pembahasan amendemen tak melebar ke hal lain, termasuk soal wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Kalau soal amendemen terbatas kan memang silakan dibahas. Kalau memang ada amendemen terbatas itu tentang GBHN dianggap disepakati bahwa itu penting. Bahwa itu akan lebih baik, tentu itu saya kira boleh saja dibahas di DPR dan MPR," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).


Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

Ma'ruf sependapat dengan Presiden Joko Widodo mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden. 

Ia menekankan bahwa pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kebablasan.

"Cuma, kalau sudah melebar ke mana-mana barangkali ini yang perlu, untuk jabatan tiga periode itu saya sepakatlah dengan Presiden. Saya kira berlebihanlah menurut saya. Itu mengundang polemik baru dan justru dulu dibatasi itu kan supaya tidak kebablasan," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Muncul Usulan Presiden 3 Periode, Jokowi: Lebih Baik Tak Amendemen

Selain itu, Ma'ruf juga meminta MPR tak menambah wacana baru dalam pembahasan amendemen seperti pemilihan presiden dilakukan secara langsung atau melalui parlemen.

Ma'ruf menegaskan, semestinya sejak awal MPR konsisten membatasi pembahasan hanya terkait GBHN.

"Kalau terbatas ya terbatas. Jadi jangan melebar ke mana-mana. Nanti kalau tambah ini lagi, plus ini tambah ini lagi, tambah ini bisa di pemilihan umum itu langsung tidak langsung," tutur Ma'ruf.

"Saya sepakat pembahasannya terbatas saja. GBHN saja namanya juga terbatas. Kalau tambah-tambah namanya tidak terbatas," sambung mantan Rais Aam PBNU itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X