Fraksi Nasdem di DPR Nyatakan Belum Bersikap soal Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 03/12/2019, 22:04 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa KOMPAS.COM/FARIDAWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa mengatakan, pihaknya turut mewacanakan amendemen UUD 1945.

Meski demikian, hal tersebut belum menjadi sikap tegas Nasdem soal rencana amendemen.

Saan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melebar dari persoalan haluan negara menjadi soal wacana presiden dipilih oleh MPR.

"Kalau kita ya dari awal mewacanakan, bukan bersikap. Mewacanakan, menggagas, pertama, amendemen konstitusi secara menyeluruh termasuk di dalamnya soal wacana terkait masa jabatan presiden, haluan negara, dan seterusnya," kata Saan di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).


Baca juga: Saan: Nasdem Memastikan PKS Clear dari Kelompok Radikal

Terkait wacana amendemen itu, lanjut Saan, Nasdem tentu akan melihat pandangan publik apakah mendukung amendemen itu atau tidak.

"Kalau ternyata masukan mayoritas masyarakat kita umumnya tidak setuju dengan amandemen, jangankan misalnya soal masa jabatan presisden, tetapi terkait amandemen saja tidak setuju, maka Nasdem akan mengikuti sikap dari umumnya masyarakat. Nasdem tidak akan setuju," kata Saan.

"Jadi, kita akan lihat, respons dari masyarakat, karena ini belum sampai pada sikap, belum ada usulan, baru gagasan. Kalau umumnya publik tidak menghendaki amendemen, ya udah kita stop saja enggak usah ada lagi amendemen, baik terbatas maupun menyeluruh," kata dia.

Ia menyebutkan, sikap Presiden Jokowi saat ini tentu akan menjadi masukan bagi Nasdem. Saan kembali menegaskan, Nasdem juga akan melihat respons publik soal wacana amendemen itu.

"Tinggal kita lihat, publik seperti apa, menunggu publik. Nasdem sekali lagi itu semua sebagai sebuah gagasan yang perlu mendapatkan respons masukan dari masyarakat. Jadi itu wacana kita," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di MPR yang melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Sekjen PDI-P Apresiasi Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Tiga Periode

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X