Walhi Nilai Pemerintah Belum Pahami Hak Lingkungan Hidup sebagai HAM

Kompas.com - 03/12/2019, 14:12 WIB
Kompas TV Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara perihal kawasan Bandung yang beralih fungsi lahan. Ridwan Kamil meminta pemerintah tingkat 2 agar tidak mudah memberi izin pembangunan skala besar. Kawasan Bandung Utara yang semula lahan resapan air kini sudah beralih fungsi. Dari data Walhi total luas kawasan Bandung Utara yang mencapai 40 hektar sekitar 70 persennya telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perumahan. Hal ini berpotensi mengakibatkan bermacam bencana alam seperti banjir bandang dan longsor di Kota Bandung. Terkait hal ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan imbauan kepada pemerintah tingkat 2 agar tidak mudah memberikan izin pembangunan skala besar terutama pembangunan rumah yang merusak bukit sehingga tanah tidak memiliki resapan air. #BandungUtara #AlihFungsiLahan #RidwanKamil

Kemudian, kata dia, kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana ekologis juga mengancam keberadaan manusia, terutama hak hidupnya.

Baca juga: Kritik soal Rencana Pemerintah Hapus Amdal dan IMB: Dianggap Konyol, Rusak Lingkungan, hingga Tak Mendesak

Dalam bencana, kata dia, masyarakat sering menjadi korban hingga kehilangan nyawa sehingga mereka kehilangan hak hidupnya.

Apalagi setiap tahun jumlah korban bencana tidak menunjukkan penurunan.

Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2019 saja, kata dia, sudah ada 10 juta orang yang terdampak bencana. Jumlah ini, naik dari tahun lalu yang hanya 9 juta.

"Peristiwa-peristiwa seperti ini belum dianggap sesuatu oleh pemerintah, buktinya pemerintah masih mendorong model pembangunan yang kebijakannya itu mengabaikan dan tidak menunjukkan punya konsern untuk memperbarui situasi," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X