Kompas.com - 15/10/2019, 17:02 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT DGS di Kabupaten Ogan Komerinf Ilir (OKI) Sumatera Selatan karena diduga melakukan kelalaian hingga menyebabkan lahan gambut seluas 750 hektar di wilayah konsesi menjadi terbakar, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/AJI YK PUTRAKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT DGS di Kabupaten Ogan Komerinf Ilir (OKI) Sumatera Selatan karena diduga melakukan kelalaian hingga menyebabkan lahan gambut seluas 750 hektar di wilayah konsesi menjadi terbakar, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi menyebutkan, ada 30 juta hektare hutan di wilayah Indonesia diberikan kepada korporasi atau perusahaan pasca reformasi.

"Dalam 10 tahun terakhir ada 10 juta hektare hutan dilepaskan untuk korporasi. Total setelah masa reformasi 30 hektare hutan yang diberikan ke korporasi," kata Zenzi di Kantor WALHI, Selasa (15/10/2019).

Zenzi menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi karena eksploitasi sumber daya alam (SDA) sudah mulai terjadi sejak masa orde baru.

Baca juga: Tak Kapok, Korporasi Ini Kembali Terlibat Karhutla di 2019

Eksploitasi tersebut ditandai dengan dikeluarkannya regulasi dan ketentuan pokok yang bersifat sektoral baik dari sektor kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup lainnya.

Jika ketentuan-ketentuan pokok tersebut dibedah, kata dia, regulasi-regulasi sektoral itu memiliki tujuan.

Pertama, bagaimana agar pihak pengusaha dihalalkan mengambil kayu sebanyak-banyaknya di atas permukaan bumi Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, bagaimana kelompok-kelompok taipan bisa mendapat kavling seluas-luasnya di daratan Indonesia.

Baca juga: KLHK: Korporasi Asing dan Dalam Negeri Terlibat Karhutla Tetap Disegel

Ketiga, bagaimana agar kelompok tersebut bisa menguasai, mengeruk dan monopoli sumber daya asing yang ada di permukaan tanah.

"Dari sini modal awal oligarki terbentuk. Setelah kayunya habis, ruangnya dibagi (jadi) perkebunan, ruangnya dieksploitasi (jadi) tambang, air tercemar," kata dia.

Sebab, kata dia, setelah reformasi tahun 1998, masyarakat kecolongan dengan diterbitkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hal tersebut membuat kelompok-kelompok yang bermain dalam oligarki memiliki akumulasi modal yang baru.

Kompas TV Perangkat hukum telah disiapkan negara untuk menjerat mereka yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Terutama terhadap korporasi yang demi mengejar keuntungann nekat membakar lahan. Untuk mendeteksi titik api akibat karhutla, teknologi drone thermal dikembangkan agar api tidak meluas. Namun alat ini akan tetap siap siap, jika tak ada ketegasan hukum kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan. #BERKASKOMPAS #KARHUTLA #KEBAKARANHUTAN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.