WALHI Sebut 30 Juta Hektare Hutan di Indonesia diberikan ke Korporasi Pascareformasi

Kompas.com - 15/10/2019, 17:02 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT DGS di Kabupaten Ogan Komerinf Ilir (OKI) Sumatera Selatan karena diduga melakukan kelalaian hingga menyebabkan lahan gambut seluas 750 hektar di wilayah konsesi menjadi terbakar, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/AJI YK PUTRAKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT DGS di Kabupaten Ogan Komerinf Ilir (OKI) Sumatera Selatan karena diduga melakukan kelalaian hingga menyebabkan lahan gambut seluas 750 hektar di wilayah konsesi menjadi terbakar, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi menyebutkan, ada 30 juta hektare hutan di wilayah Indonesia diberikan kepada korporasi atau perusahaan pasca reformasi.

"Dalam 10 tahun terakhir ada 10 juta hektare hutan dilepaskan untuk korporasi. Total setelah masa reformasi 30 hektare hutan yang diberikan ke korporasi," kata Zenzi di Kantor WALHI, Selasa (15/10/2019).

Zenzi menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi karena eksploitasi sumber daya alam (SDA) sudah mulai terjadi sejak masa orde baru.

Baca juga: Tak Kapok, Korporasi Ini Kembali Terlibat Karhutla di 2019

Eksploitasi tersebut ditandai dengan dikeluarkannya regulasi dan ketentuan pokok yang bersifat sektoral baik dari sektor kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup lainnya.

Jika ketentuan-ketentuan pokok tersebut dibedah, kata dia, regulasi-regulasi sektoral itu memiliki tujuan.

Pertama, bagaimana agar pihak pengusaha dihalalkan mengambil kayu sebanyak-banyaknya di atas permukaan bumi Indonesia.

Kedua, bagaimana kelompok-kelompok taipan bisa mendapat kavling seluas-luasnya di daratan Indonesia.

Baca juga: KLHK: Korporasi Asing dan Dalam Negeri Terlibat Karhutla Tetap Disegel

Ketiga, bagaimana agar kelompok tersebut bisa menguasai, mengeruk dan monopoli sumber daya asing yang ada di permukaan tanah.

"Dari sini modal awal oligarki terbentuk. Setelah kayunya habis, ruangnya dibagi (jadi) perkebunan, ruangnya dieksploitasi (jadi) tambang, air tercemar," kata dia.

Sebab, kata dia, setelah reformasi tahun 1998, masyarakat kecolongan dengan diterbitkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hal tersebut membuat kelompok-kelompok yang bermain dalam oligarki memiliki akumulasi modal yang baru.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X