PKS: Bravo untuk Pak Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang akhirnya berbicara lugas mengenai wacana pernambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Bravo untuk Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas, karena ini masalah yang sangat fundamental," kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Ini Penjelasan KPU soal Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Peraturan Saat Ini

Menurut Mardani, apabila Presiden Jokowi tidak memiliki sikap tegas, maka isu tersebut akan terus berkembang menjadi liar. Bahkan, lama kelamaan bisa menjadi bencana demokrasi.

"Karena ini jadi liar. Awalnya GBHN, presiden dipilih MPR, tiga periode. Nah, saya apresiasi Pak Jokowi," kata dia.

Selain itu, Mardani juga menginginkan agar Presiden Jokowi dapat menindaklanjuti isu-isu tersebut dan bukan sekedar bersuara lugas.

Menurut dia, Jokowi harus mengecek konsolidasi yang dilakukan partai politik koalisinya untuk tidak menggulirkan isu-isu yang membuang energi masyarakat dan berbahaya bagi warisan Jokowi ke depan.

Sebelumnya, dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945, terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden.

Baca juga: Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.

Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

Fraksi Nasdem adalah parpol yang dengan tegas mendorong amendemen konstitusi secara menyeluruh.

Artinya, tidak hanya sebatas pada dibangkitkannya garis besar haluan negara, namun juga penambahan masa jabatan kepala negara.

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode? Apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Nasdem: Pak Jokowi Tak Usah Baper

Presiden Jokowi kemudian angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menegaskan, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Baca juga: Nasdem Bantah Pernah Usulkan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia.