Kompas.com - 30/11/2019, 12:14 WIB
Ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, saat mengisi diskusi di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAhli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, saat mengisi diskusi di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda menilai usulan masa jabatan Presiden selama tiga periode tendensius dan diwacanakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Juanda mengingatkan usulan ini berpotensi mengakomodasi keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden yang dianggap tidak cukup selama dua periode.

"Soal wacana masa jabatan Presiden tiga periode itu argumentasinya apa? Saya melihat ada yang tendensius dari kelompok. Ini (melihat) dua periode (masa jabatan Presiden) tidak cukup lalu ingin lagi (ditambah)," ujar Juanda saat mengisi diskusi bertajuk "Membaca Arah Amandemen UUD 1945" di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Cederai Prinsip Demokrasi

Melihat usulan ini, Juanda pun menilai ada sikap yang terkesan main-main dari elite politik dalam mengurus negara.

Menurut Juanda, yang perlu diperbaiki dari masa jabatan presiden adalah hal-hal yang belum tepat atau tidak efektif.

Dia juga menyarankan lama masa jabatan Presiden sekitar tujuh hingga delapan tahun saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau memang mau benar-benar mengurus negara ini, dengan waktu yang sangat tepat bisa saja tujuh atau delapan tahun masa jabatan Presiden ini. Atau tetap dua periode (seperti saat ini) tetapi harus diperbaiki apa yang belum tepat," tambah Juanda.

Baca juga: PKS Anggap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Kemunduran Demokrasi

Sebelumnya, dalam rencana amandemen terbatas UUD 1945 terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden. Ada yang mengusulkan masa jabatan Presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.

Ada pula yang mengusulkan masa jabatan Presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan Presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.