Kompas.com - 26/11/2019, 22:49 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi  Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa data penduduk yang tidak seragam menyebabkan pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak optimal.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goal's (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Misalnya, kata dia, perbedaan jumlah penduduk Indonesia apabila dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan data dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

Baca juga: Lindungi Data Penduduk, Kemendagri Kerja Sama dengan BSSN

"Perbedaan ini menjadi signifikan apabila dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi selisih penduduk. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan," terang Muhadjir seperti dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (26/11/2019).

Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan soal kesimpangsiuran data dari kementerian dan lembaga.

Kesimpangsiuran itulah yang menyebabkan tak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga diperlukan satu data kependudukan yang dibangun berbagai kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, menurunya dibutuhkan satu data kependudukan yang terpadu dan sinkron dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut.

"Untuk membangun satu data kependudukan diperlukan sinkronisasi antara data dari Dukcapil Kemendagri yang de jure dan teregistrasi sesuai dokumen kependudukan dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus dan survei," terang dia.

Menurut dia, dengan menjadi satu data kependudukan, akan memudahkan perencanaan sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Apalagi tahun 2020 akan dilakukan Sensus Penduduk yang untuk ketujuh kalinya, sehingga dia berharap akan menghasilkan data yang kredibel dan valid.

Baca juga: BNN dan Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Pemanfaatan Data Kependudukan

Selain itu, data sensus tersebut juga dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk baik fertilitas, mortalitas, maupun migrasi.

Termasuk karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.

"Juga mampu menjadi instrumen untuk evaluasi pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan SDGs serta perencanaan berbagai bidang," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X