Menko PMK Sebut Data Penduduk Beragam Bikin Program Pemerintah Tak Optimal

Kompas.com - 26/11/2019, 22:49 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi  Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa data penduduk yang tidak seragam menyebabkan pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak optimal.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goal's (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Misalnya, kata dia, perbedaan jumlah penduduk Indonesia apabila dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan data dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

Baca juga: Lindungi Data Penduduk, Kemendagri Kerja Sama dengan BSSN


"Perbedaan ini menjadi signifikan apabila dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi selisih penduduk. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan," terang Muhadjir seperti dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (26/11/2019).

Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan soal kesimpangsiuran data dari kementerian dan lembaga.

Kesimpangsiuran itulah yang menyebabkan tak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga diperlukan satu data kependudukan yang dibangun berbagai kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, menurunya dibutuhkan satu data kependudukan yang terpadu dan sinkron dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut.

"Untuk membangun satu data kependudukan diperlukan sinkronisasi antara data dari Dukcapil Kemendagri yang de jure dan teregistrasi sesuai dokumen kependudukan dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus dan survei," terang dia.

Menurut dia, dengan menjadi satu data kependudukan, akan memudahkan perencanaan sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Apalagi tahun 2020 akan dilakukan Sensus Penduduk yang untuk ketujuh kalinya, sehingga dia berharap akan menghasilkan data yang kredibel dan valid.

Baca juga: BNN dan Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Pemanfaatan Data Kependudukan

Selain itu, data sensus tersebut juga dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk baik fertilitas, mortalitas, maupun migrasi.

Termasuk karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.

"Juga mampu menjadi instrumen untuk evaluasi pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan SDGs serta perencanaan berbagai bidang," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X