BNN dan Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Pemanfaatan Data Kependudukan

Kompas.com - 27/09/2019, 13:25 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meneken nota kesepahaman pemanfaatan data kependudukan, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meneken nota kesepahaman pemanfaatan data kependudukan, Jumat (27/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) Komjen Heru Winarko dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meneken nota kesepahaman pemanfaatan data kependudukan, Jumat (27/9/2019).

Heru mengatakan, nota kesepahaman ini nantinya akan mendukung BNN dalam pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkotika.

Sebab, kata Heru, Menteri Tjahjo sebelumya telah mengeluarkan peraturan menteri yang menjadi acuan kepala daerah dalam melaksanakan program sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Pemanfaatannya juga kami punya program Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba, tentu kami perlu dukungan dari Mendagri yang dalam ini bisa melakukan intruksi kepala daerah untuk mendorong masyarakat desa bersama-sama untuk mencegah dan memberantas narkoba, itu yang kita lakukan," kata Heru di kantor BNN, Jakarta, Jumat.

Baca juga: BNN Klaim Penyelundupan Narkotika yang Masuk ke Indonesia Menurun

Selain itu, data kependudukan ini akan dimanfaatkan untuk sinkronisasi, verifikasi, validasi data tersangka kejahatan narkoba, kejahatan pencucian uang terkait narkotika, daftar pencarian orang (DPO) hingga data pasien rehabilitasi.

Sementara itu, Menteri Tjahjo mengatakan, narkoba merupakan musuh utama yang harus dihadapi bersama-sama.

Sehingga, Kemendagri perlu membantu BNN menjalankan pemberantasan dan pencegahan narkoba.

"Mudah-mudahan nanti bisa ada aturan teknis lanjutannya. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini bisa mendeteksi dengan baik jaringan yang ada untuk memangkas pemasok narkoba, karena mereka menggunakan berbagai macam cara," ujar Tjahjo.

"Ini yang harus kita lawan, harus kita hadapi, harus kita bersihkan, ini musuh bersama bangsa," kata dia.

Baca juga: Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja Komnas HAM, BNN, LPSK hingga BNPT

Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mencontohkan, data kependudukan yang ada dalam pusat data Kemendagri bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi terduga pelaku kejahatan

Sebab, data kependudukan tak hanya memuat informasi seperti nama dan alamat, melainkankan juga sidik jari, wajah dan iris mata.

"Misalnya pelaku kejahatan tertangkap CCTV, nanti bisa capture fotonya, bisa dimasukan ke sistem data center Kemendagri, siapa yang bersangkutan. Jadi dicocokkan dengan 192 juta data perekaman KTP elektronik dengan algoritma kita, sehingga bisa diketahui nanti wajahnya cocok dengan NIK yang mana," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X