PKS: ASN Juga Punya Hak Menyatakan Pendapat

Kompas.com - 25/11/2019, 16:45 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan Surat Keputusan Bersama ( SKB) 11 menteri.

Sebab, kata Mardani, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia.

"Jangan sampai kita 'membunuh' temen-temen ASN yang punya semangat untuk perbaikan gitu loh. Ini jadinya sorry, jadi kayak balik ke zaman dulu," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Kritik Gerindra atas SKB 11 Menteri: Kemunduran Rezim...

Mardani mengatakan, seharusnya pemerintah memberikan ruang bagi perbedaan di lingkungan ASN. Ia pun khawatir SKB 11 menteri akan melenceng dari yang prinsip penanganan radikalisme.

"ASN juga punya hak menyatakan pendapat karena dia juga warga negara. Dan saya sedihnya dengan SKB ini ke bawahnya bisa sangat melenceng," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan, agar peraturan tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk menyingkirkan kelompok-kelompok ASN yang berbeda.

"Bisa jadi alat untuk quote unquote memukul kelompok yang berbeda, menjadi alat untuk meminggirkan kelompok yang disasar. Sayang akhirnya kita tidak mendapatkan talent terbaik dari ASN kita," lanjut dia.

Baca juga: Jika ASN Lakukan 11 Hal Ini, Adukan ke Portal www.aduanasn.id

Sebelumnya, seperti dikutip Kompas.id, SKB 11 menteri tentang penanganan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) ditandatangani pada pertengahan November 2019 bersamaan dengan portal aduanasn.id.

Ada lima menteri yang ikut di dalamnya yaitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X