Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Kompas.com - 20/11/2019, 17:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyebut bahwa sektor maritim di Indonesia berpotensi untuk dimasuki oleh aktivitas terorisme.

"Sekarang sebetulnya kita belum menghadapi itu (terorisme di sektor maritim) di Indonesia. Tapi bibit ke arah sana sudah (terlihat), " ujar Taufiq kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Tokoh Agama Bertemu Mahfud MD, Bahas Terorisme dan Radikalisme

Meski demikian, ia enggan menyebut secara rinci seperti apa bibit terorisme di sektor maritim yang dimaksud.

Namun, Taufiq menyebut, salah satu aktivitas terorisme sektor maritim yang telah terjadi di dunia, antara lain penyelundupan senjata dan pembajakan kapal di tengah laut disertai dengan aksi penculikan.

Contohnya perampokan terhadap MV Sinar Kudus disertai penyanderaan oleh teroris Somalia pada pertengahan Maret 2011. Saat itu TNI sampai menerjunkan tim tersendiri untuk mengatasi persoalan itu.

Baca juga: Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

"Dan tidak menutup kemungkinan di sini (Indonesia) juga (bisa terjadi) demikian," lanjut dia.

Apalagi, perairan di Indonesia sangat luas. Potensi terjadinya tindak pidana terorisme di perairan Indonesia sangat mungkin terjadi.

Taufiq mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni kapal India tiba-tiba terpantau masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Tentunya, tidak terdeteksinya orang atau kapal laut asing masuk ke wilayah NKRI berbahaya bagi pertahanan negara.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Contoh serupa juga terjadi di perairan Biak, Papua. Ditemukan kapal laut mencurigakan yang tiba- tiba berlayar di wilayah perairan NKRI.

Demi memastikan kapal itu bukanlah ancaman, saat itu Taufiq langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengetahui asal usul kapal tersebut.

"Di data saya tidak ada. Kemudian saya minta cek kepada armada di Sorong untuk mengetahui apa yang terjadi. Sehingga tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri," tutur dia.

Taufiq menambahkan, dalam menghadapi ancaman terorisme di sektor maritim, perlu kerja sama di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

"Di laut ini kita punya ancaman sama, kita punya isu yang sama dan kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Maka harus bekerjasama, berkoordinasi. Karena kejadian di wilayah satu, akan berdampak ke wilayah lain," kata Taufiq.

"Karena itu, kita bangun kerja sama dengan semua (unsur) di dunia dan sebagai aktor utama jalan informasi sehingga kita akan lebih awal tahu apa yang akan kita hadapi," tambah dia.

 

Kompas TV Penggusuran di Sunter Jaya, jadi ramai. Karena janji Anies Baswedan, saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan, saat Anies berkampanye, melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama di pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017. Salah satunya, saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian, juga hilang pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum penggusuran.<br /> Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara, dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya, agar tak digusur, berhadapan dengan ribuan aparat.<br /> <br /> Pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, punya pandangan, bahwa langkah anies sudah tepat.<br /> Normalisasi saluran air, di wilayah Jakarta penting. supaya sunter tak lagi banjir. Pemukiman warga ditata agar tak melanggar tata kota. 18 November, batas waktu warga meninggalkan hunian, diberikan pemerintah kota Jakarta Utara, telah lewat.<br /> <br /> Warga bertahan di tempatnya, meski dengan hunian seadanya, di tengah sisa puing penggusuran. Pemerintah kota Jakarta Utara, masih mencoba berdialog. Memindahkan warga ke rumah susun marunda, dengan tetap membayar sewa hunian rusun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com