Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Kompas.com - 20/11/2019, 16:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV Tak dapat kursi menteri, Waketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya angkat bicara. AHY bersama Demokrat tunjukkan sikap legawa, meski tak digandeng Presiden Jokowi masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju. AHY bertekad untuk tetap mendukung pemerintahan dan kabinet yang tersusun. Tentunya tak terlepas dengan mengantarkan kritik membangun. Tak lupa AHY juga doakan pemerintahan Jokowi sukses dan amanah. Menurutnya jelas, posisi Demokrat saat ini ada di luar pemerintahan. Bukan serta merta menyerang berbagai kebijakan, melainkan AHY inginkan demokrasi yang positif tetap berjalan dengan ragam masukan cerdas untuk kemajuan bangsa. #AHY #demokrat #oposisi #jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Rabu (20/11/2019), menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mafhud MD.

Dalam pertemuan itu, Taufiqoerrochman menyampaikan enam tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim.

"Bakamla ini kan bawah koordinasinya Menko Polhukam. Tentunya sebagai bawahan, saya harus melaporkan situasi Bakamla seperti apa tugasnya, apa yang sudah dikerjakan, apa rencana ke depan, " ujar Taufiq kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Kan kita berikan (laporan) secara keseluruhan. Apa sih tantangan kita itu. Bukan tantangan bakamla ya. Tapi tantangan bagi negara kita apa di maritim, " lanjut Taufiq.

Baca juga: Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Tantangan yang dimaksud, pertama konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Artinya ada karakter beda antara bagian barat dan timur, sehingga aset (penanganan) yang dikerahkan harus berbeda tentunya," tutur Taufiq.

Kedua, posisi Indonesia yang ada di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Sehingga, dari posisi itu menurut Taufiq terlihat empat wilayah perairan strategis Indondesia.

"Dari sembilan choke point yang ada di dunia, empat di antaranya ada di Indonesia. Ini jadi kewajiban kita, " ungkap Taufiq.

Ketiga, ada kewajiban Indonesia terhadap hukum laut Internasional, yakni harus mengamankan.

Keempat, masih adanya aktivitas ilegal yang ada di perairan Indonesia. Kelima, ada persoalan perbatasan maritim yang belum selesai.

Baca juga: Sekolah Maritim Standar Internasional Akan Hadir di Patimban

"Keenam, ada sikap asertif di utara (sisi utara perairan Indonesia) dan juga ada kepentingan negara besar di sana. Itu kan berdampak kepada kita," kata Taufiq.

Sehingga, untuk menjawab tantangan itu, Bakamla mendukung tugas pengamanan yang bentuknya adalah mendukung visi poros maritim dunia dari sisi keamanan.

Menurut Taufiq, Menko Mahfud meminta Bakamla melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan.

"Sementara beliau sudah setuju dengan apa yang kita kerjakan. Karena beliau baru akan mempelajari. Tapi yang jelas, beliau berpesan agar meneruskan sudah dikerjakan karena sudah on the track," tambah Taufiq.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com