MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Kompas.com - 19/11/2019, 06:19 WIB
Kompas TV Portal aduan Aparatur Sipil Negara, ASN, diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama 11 kementerian dan lembaga negara, selasa lalu.<br /> <br /> Portal aduan yang diakses melalui situs aduanasn.id, bissa digunakan oleh warga masyarakat, untuk melaporkan pegawai negeri yang menyebarluaskan konten radikalisme, baik yang bermuatan intoleransi, anti NKRI dan pancasila, maupun isu sara yang memecah bangsa.<br /> <br /> Sejumlah pimpinan daerah menyatakan kesetujuan dengan keberadaan portal aduan untuk melaporkan asn yang terlibat paham radikal. Portal aduan untuk ASN, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, perlu sebagai cara mengerem radikalisme di kalangan ASN. Namun juga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan menjadi alat represi, jika penggunaannya tidak terkontrol. Mengapa portal aduan ini perlu dibuat, padahal telah ada mekanisme pengawasan ASN? Dan seberapa efektif portal aduan ini mengatasi radikalisme, dan justru tidak disalahgunakan?.<br /> <br /> Simak dialog berikut bersama Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mudzakir, Pengamat Teknologi Informasi, Abimanyu Wahyuwidayat, serta Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos.

"Tidak mungkin Pancasila itu bisa terwujud jika tidak diperjuangkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir Soekarno, Pancasila baru bisa menjadi realita kalau ada perjuangan," ujar Hariyono saat memberikan materi penguatan nilai Panfasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

Namun, kata dia, saat ini bangsa Indonesia cenderung tidak memperjuangkan Pancasila itu sendiri.

"Jangankan diperjuangkan, diajarkan saja tidak. Nah inilah tantangannya, kami minta dukungan dari bapak ibu, kami akan mendorong Kemendikbud memasukkan lagi Pancasila jadi mata pelajaran wajib," lanjut Hariyono.

Selama ini, lanjut dia, pendidikan Pancasila di sekolah belum berjalan maksimal.

Sebab, Pancasila masih menjadi bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Baca juga: Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Karena itu, BPIP mendorong agar Pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib sejak tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Selain itu, BPIP juga mendorong agar kementerian/lembaga mendasarkan program dan peraturan perundangan dikembangkan dari nilai Pancasila.

"Sehingga Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya sekedar teori tapi bisa kita aktualisasi," tegas Hariyono.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Nasional
Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kekhawatiran Gus Mus Soal Keyakinan Pemerintah dalam Pilkada | Gatot Nurmantyo Diduga Ingin Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kekhawatiran Gus Mus Soal Keyakinan Pemerintah dalam Pilkada | Gatot Nurmantyo Diduga Ingin Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X