BPIP Minta Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib sejak PAUD hingga PT

Kompas.com - 18/11/2019, 17:51 WIB
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono  usai rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono usai rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, Pancasila sebaiknya dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah hingga perguruan tinggi.

Hariyono berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersedia mengakomodasi usulan ini.

"Tidak mungkin Pancasila itu bisa terwujud jika tidak diperjuangkan. Sebagaimana yang disampaikan Soekarno, Pancasila baru bisa menjadi realita kalau ada perjuangan," ujar Hariyono saat memberikan materi penguatan nilai Panfasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Namun, kata dia, saat ini bangsa Indonesia cenderung tidak memperjuangkan Pancasila. Itu tampak dari tidak diajarkannya pancasila sejak dini. 

"Jangankan diperjuangkan, diajarkan saja tidak. Nah inilah tantangannya, kami minta dukungan dari bapak ibu, kami akan mendorong Kemendikbud memasukkan lagi Pancasila jadi mata pelajaran wajib," lanjut Hariyono.

Selama ini, lanjut dia, pendidikan Pancasila di sekolah belum berjalan maksimal karena masih menjadi bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Karena itu, BPIP mendorong agar Pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib sejak tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Baca juga: Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam

Selain itu, BPIP juga mendorong agar kementerian/lembaga mendasarkan program dan peraturan perundangan dikembangkan dari nilai Pancasila.

"Dengan begitu Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya sekedar teori tapi bisa kita aktualisasi," tegas Hariyono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.