Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Kompas.com - 18/11/2019, 21:06 WIB
Plt Ketua BPIP, Hariyono, usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comPlt Ketua BPIP, Hariyono, usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP), Hariyono, mengatakan pihaknya akan mengajak kementerian terkait untuk merealisasikan rencana mengajarkan Pancasila di sekolah.

Menurut Hariyono BPIP segera mengajak Kementerian Agama ( Kemenag) dan Kementerian Pendidikan ( Kemendikbud) untuk membahas hal ini.

"Kita dalam waktu dekat ini akan ajak Kemendikbud dan Kemenag insya Allah akan kita ajak ketemuan," ujar Hariyono usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila di bilangan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: BPIP Minta Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib sejak PAUD hingga PT


Alasan mengundang kedua kementerian itu, kata dia, karena ada saling keterkaitan antara pendidikan dan keagamaan.

Sebab, kata Hariyono, program ini akan diajarkan di lembaga pendidikan. Kemudian, ada kaitan antara materi Pancasila yang akan diajarkan dan pendidikan agama.

Hariyono mengungkapkan, BPIP ingin pembelajaran Pancasila di sekolah nantinya direalisasikan dalam satu mata pelajaran khusus yakni Pendidikan Pancasila.

Sehingga, nilai-nilai Pancasila nantinya bisa disampaikan secara utuh.

"Kalau pendidikan kewarganegaraan atau PPKN sekarang aspek Pancasila tidak dominan. Saat ini, kalau dari buku teks pelajaran lebih banyak (memuat) teori kebangsaan barat," tutur Hariyono.

Hariyono menuturkan, BPIP ingin realisasi pengajaran Pancasila di sekolah bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Paling cepat, pada semester mendatang Pancasila sudah bisa diajarkan di sekolah hingga pendidikan tinggi.

Namun, dia menyadari ada berbagai hal yang harus dipersiapkan terlebih dulu. Salah satunya perihal dasar aturan pembelajaran Pancasila.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X