Kompas.com - 15/11/2019, 22:25 WIB
Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo (Romo Benny) saat mengisi seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). , Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo (Romo Benny) saat mengisi seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). ,

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, meminta materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia secara khusus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Dengan demikian, materi ini secara kontinu bisa diajarkan di sekolah.

Menurut pria yang akrab disapa Romo Beny ini, materi tersebut bisa diajarkan bersama dengan materi pendidikan karakter. 

"Ke depan kita harapkan adalah bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru ini memberi muatan pendidikan karakter Pancasila itu lebih kepada praktik-praktik kehidupan, yaitu bagaimana menjaga keberagamaan, kemajemukan," ujar Romo Benny dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Secara teknis, Romo Benny menyarankan siswa-siswi diajak berjumpa dengan teman-teman dari beragam daerah, suku, keyakinan dan sebagainya.

Dengan demikian, sejak dini siswa diajarkan untuk memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beragam.

Materi seperti ini menurut dia lebih efektif jika dibanding hanya mengajarkan keberagaman lewat narasi materi pelajaran.

"Ke depan (diharapkan) pelajaran seperti itu bukan doktrin, tetapi bagaimana anak mengalami perjumpaan dengan teman yang berbeda keyakinan dan melakukan refleksi terhadap perjumpaan itu," ucap dia.

"Sehingga ada internalisasi nilai bahwa keragaman sudah menjadi kebiasaan orang-orang indoensia sejak awal," kata Romo Benny.

Lebih lanjut, Romo Benny mengingatkan bahwa persoalan sikap intoleransi merupakan masalah bersama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X