Rapat Paripurna Perdana Puan, Diwarnai Interupsi Minta Rapat Tepat Waktu

Kompas.com - 22/10/2019, 19:09 WIB
DPR RI menggelar rapat paripurna pertama masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIDPR RI menggelar rapat paripurna pertama masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh tiga wakil ketua DPR, yaitu Rachmat Gobel, Aziz Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat perdana Puan ini diwarnai interupsi yang terbilang unik.

Misalnya, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska. Darul Siska meminta agar Puan dan pimpinan DPR lainnya konsisten dalam meningkatkan kinerja DPR selama lima tahun ke depan.


Setidaknya, kata dia, rapat paripurna dapat dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: Rapat Paripurna Pertama Puan Maharani, 514 Anggota DPR Hadir

Diketahui, rapat paripurna baru dimulai pada pukul 15.30 WIB dari jadwal yang diagendakan pada pukul 14.00 WIB.

"Kita bisa meningkatkan kinerja dewan yang dimulai dengan disiplin waktu. Saya berharap agar dalam setiap rapat DPR, baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat badan, rapat pansus, dan lain-lain bisa dimulai tepat waktu," kata Darul.

Darul mengatakan, DPR sebagai miniatur Indonesia dan mewakili seluruh masyarakat seharusnya menjadi teladan bagi kedisiplinan nasional.

"Saya mengerti bahwa pimpinan tidak bisa menetapkan disiplin waktu sendiri bersama pimpinan fraksi. Oleh karena itu, pendekatan pimpinan dan semua pimpinan parpol, partai-partai yang ada di DPR RI, Insya Allah hal ini bisa diwujudkan," ujar dia.

Baca juga: DPR Setujui Surat Pemberhentian Tito Karnavian sebagai Kapolri

Puan merespons interupsi tersebut. Ia mengatakan, alasan rapat paripurna terlambat hingga satu jam lebih, karena pimpinan DPR menerima Kapolri dan rapat konsultasi pengganti Bamus bersama pimpinan fraksi-fraksi parpol.

"Karena pimpinan DPR tadi harus menerima tamu, Kapolri. Kemudian pimpinan DPR tadi juga melakukan rapat konsultasi pengganti Bamus dengan pimpinan para fraksi terkait surat-surat masuk, yang memang baru kami terima pada hari ini dan tadi kami sampaikan dalam rapat paripurna hari ini," kata Puan.

Selanjutnya, Puan mengatakan, pihaknya konsisten untuk melakukan perbaikan kinerja di DPR selama lima tahun ke depan.

"Tentu saja apa yang menjadi cita-cita Bapak, Insya Allah akan kita lakukan bersama untuk bisa memperbaiki kinerja di DPR," ucap Puan Maharani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X