Rapat Paripurna Pertama Puan Maharani, 514 Anggota DPR Hadir

Kompas.com - 22/10/2019, 17:03 WIB
DPR RI menggelar rapat paripurna pertama masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIDPR RI menggelar rapat paripurna pertama masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menggelar rapat paripurna pertama masa persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Pimpinan rapat paripurna adalah Ketua DPR Puan Maharari dan dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR yaitu Rachmat Gobel, Aziz Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tak terlihat dalam rapat paripurna.

Baca juga: Paripurna Pengumuman Pimpinan AKD, Ini Anggota DPRD DKI yang Tak Hadir

Puan membacakan jumlah anggota dewan yang hadir pada rapat, yaitu 514 dari total 575 orang anggota.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang hadir hari ini, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna telah ditandatangani 514 dari 575 anggota DPR RI," kata Puan

"Alhamdulillah di rapat paripurna pertama ini sudah 500 orang yang hadir. Semoga di rapat-rapat paripurna yang akan datang tetap di atas 500 orang," ucap dia. 

Para anggota dewan bertepuk tangan merespons pernyataan Puan tersebut.

Baca juga: DPR Setujui Surat Pemberhentian Tito Karnavian sebagai Kapolri

Puan mengatakan, jumlah anggota DPR yang hadir sudah memenuhi syarat untuk membuka rapat paripurna pertama periode 2019-2024. Lalu, ia mengetuk palu, tanda dibukanya rapat paripurna.

Adapun agenda rapat paripurna DPR pada hari ini adalah penyampaian bidang tugas pimpinan DPR RI, penetapan jumlah komisi-komisi di DPR RI, penetapan jumlah dan komposisi anggota dari masing-masing fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) penetapan jumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Pemerintah Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Privat

Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Pemerintah Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Privat

Nasional
Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Nasional
Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X