KontraS: Tak Terlihat Upaya Jokowi-Kalla Hapus Hukuman Mati

Kompas.com - 21/10/2019, 21:28 WIB
Direktur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti KontraS, Danu Pratama, menilai bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum berupaya menghapus hukuman mati.

Padahal, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sejak tahun 2016.

Berdasarkan konvenan itu, hak untuk hidup merupakan hal yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

"Kami paham hukuman mati bukan masalah yang dapat diselesaikan sekejap. Minimal, kami harap pemerintah mengarah ke kebijakan yang menghapus hukuman mati, tetapi itu tidak terlihat," ujar Danu di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).


Baca juga: Minta Prabowo Tak Masuk Kabinet, KontraS Singgung Kasus HAM

Danu mengatakan, saat ini tren global juga sudah mengarah ke penghapusan hukuman mati.

Pada tahun 2018, menurut dia, ada 106 negara yang menghapus hukuman mati. Namun, masih ada 135 negara yang masih melakukan eksekusi mati, salah satunya Indonesia.

"Ini bukan cuma pekerjaan rumah negara tetapi umat manusia.

Berdasarkan catatan KontraS sepanjang 2014-2019, ada 274 terpidana mati yang tersebar di seluruh Indonesia dengan angka terbanyak pada kejahatan narkotika sebanyak 186 orang dan pembunuhan 73 orang.

Menurut Danu, semangat pemerintah untuk menghapus hukuman mati tak terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang diusulkan.

Baca juga: Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas

Sebab, hukuman mati masih dijadikan hukuman alternatif yang telah dinyatakan Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasonna Laoly, dalam Sidang Putaran Ketiga Universal Periodic Review (UPR) tahun 2017.

"RKUHP masih mengandung draf ketentuan hukuman mati, hak untuk hidup diperketat sebagai bentuk hukuman manusiawi dan ini tidak layak diimplementasikan di Indonesia," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X