Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2019, 21:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti KontraS, Danu Pratama, menilai bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum berupaya menghapus hukuman mati.

Padahal, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sejak tahun 2016.

Berdasarkan konvenan itu, hak untuk hidup merupakan hal yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

"Kami paham hukuman mati bukan masalah yang dapat diselesaikan sekejap. Minimal, kami harap pemerintah mengarah ke kebijakan yang menghapus hukuman mati, tetapi itu tidak terlihat," ujar Danu di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Minta Prabowo Tak Masuk Kabinet, KontraS Singgung Kasus HAM

Danu mengatakan, saat ini tren global juga sudah mengarah ke penghapusan hukuman mati.

Pada tahun 2018, menurut dia, ada 106 negara yang menghapus hukuman mati. Namun, masih ada 135 negara yang masih melakukan eksekusi mati, salah satunya Indonesia.

"Ini bukan cuma pekerjaan rumah negara tetapi umat manusia.

Berdasarkan catatan KontraS sepanjang 2014-2019, ada 274 terpidana mati yang tersebar di seluruh Indonesia dengan angka terbanyak pada kejahatan narkotika sebanyak 186 orang dan pembunuhan 73 orang.

Menurut Danu, semangat pemerintah untuk menghapus hukuman mati tak terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang diusulkan.

Baca juga: Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas

Sebab, hukuman mati masih dijadikan hukuman alternatif yang telah dinyatakan Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasonna Laoly, dalam Sidang Putaran Ketiga Universal Periodic Review (UPR) tahun 2017.

"RKUHP masih mengandung draf ketentuan hukuman mati, hak untuk hidup diperketat sebagai bentuk hukuman manusiawi dan ini tidak layak diimplementasikan di Indonesia," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com