Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas

Kompas.com - 21/10/2019, 18:00 WIB
Direktur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak KontraS mencatat, ada 954 jiwa yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah sepanjang periode pertama Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden.

Menurut KontraS, aktor yang terlibat dalam pelanggaran ini terdiri dari pemerintah, sipil, organisasi masyarakat (ormas), dan polisi.

"Total korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ada 954 jiwa yang terdiri dari 421 jiwa individu dan 533 jiwa kelompok," kata Kepala Biro Riset KontraS Rivanlee Anandar di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Kontras: 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama Era Jokowi-JK

Dia mengatakan, sepanjang 2014-2019, KontraS mencatat bahwa aktor dari pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah didominasi oleh pelaku sipil sebanyak 163 kasus.

"Ini cukup berbahaya karena sipil bergerak jadi pelaku. Mereka bergerak tanpa membawa bendera organisasi dan melakukan tindak pelanggaran terhadap kelompok minoritas, seperti intimidasi, penyerangan, penghalangan, dan beribadah," kata Rivanlee.

Contohnya, pada April 2019, saat acara tahlilan atau pengajian di lingkungan warga sekitar Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Banten dianggap warga tokoh agama berinisial IM sebagai kegiatan aliran sesat.

Oknum tokoh agama berinisial IM menganggap bahwa kegiatan tahlilan yang mendatangkan kiai penceramah dari daerah Solo itu identik dengan kelompok radikal. 

Aktor lainnya, yakni pemerintah, ormas, dan polisi dengan jumlah kasus pelanggaran berturut-turut 177 kasus, 148 kasus, dan 92 kasus.

Angka tersebut didapat KontraS dari berbagai sumber, mulai dari pelapor, korban, media massa, hingga investigasi lapangan langsung oleh KontraS.

Dia mengatakan, angka pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah terus menjadi sorotan setiap tahunnya sehingga menjadi pekerjaan turun-temurun dari setiap pemerintahan. 

Baca juga: Kontras: Pemerintah Tak Berinisiatif Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor: Set Perhiasan Berlian hingga Mobil Double Cabin

KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor: Set Perhiasan Berlian hingga Mobil Double Cabin

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Nasional
Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Nasional
DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X