Kompas.com - 21/10/2019, 21:09 WIB
Direktur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memasukkan nama-nama yang terlibat kasus pelanggaran HAM dalam kabinetnya. Feri pun menyebut nama Wiranto dan Prabowo Subianto. 

"Jokowi harus benar-benar perhitungkan, ini tidak menempatkan orang-orang seperti Wiranto dalam kabinetnya, termasuk Prabowo, dia bertanggung jawab atas kasus penghilangan orang secara paksa," kata Feri di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Terkait Wiranto, Feri menyinggung soal kasus pelanggaran HAM dalam dalam peristiwa Mei 1998.

Ketika itu, menjabat sebagai Panglima ABRI. Ia menilai, panglima ABRI saat itu yang bertanggung jawab menggerakkan pasukannya ketika terjadi kerusuhan.

Baca juga: Puan: Kalau Prabowo Dilantik Jadi Menhan, Harus Bisa Beri Solusi Terbaik

Sementara itu, terkait Prabowo, ia menyinggung soal kasus penculikan aktivis saat tragedi 1998 terjadi di Semanggi, Jakarta Pusat.

Saat itu, Prabowo merupakan komandan yang bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan Tim Mawar.

Adapum Tim Mawar merupakan tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI AD. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Pembentukan tim tersebut penuh teka-teki karena dalam melaksanakan tugasnya, Tim Mawar diduga menjadi dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.

Menurut Feri, mayoritas rakyat Indonesia yang memahami persoalan bangsa ini pasti keberatan akan dilibatkannya figur-figur yang pernah terlibat kejahatan HAM dalam kabinet, siapa pun dia. 

Jika isu Prabowo Subianto akan menjadi menteri di kabinet baru Jokowi ini benar adanya, maka pihaknya pun mempertanyakan nasib rekomendasi Panitia Khusus Komisi III DPR terkait HAM.

Baca juga: Prabowo Jadi Calon Menteri, PDI-P: Semua Hormati Hak Prerogatif Presiden

Keempat rekomendasi tersebut, kata dia, diinisiasi oleh PDIP, yakni tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa, rehabilitasi bagi korban, pencarian terhadap 13 korban, serta ratifikasi pencarian orang hilang.

"Keempatnya, selama periode Jokowi tidak ada satupun yang jalan. Kalau Jokowi tempatkan Prabowo di kabinetnya, bagaimana dengan 4 rekomendasi ini? Sekarang saja tak dilaksanakan. Dia malah buat kesalahan dengan memberi ruang bagi aktor yang bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X