Minta Prabowo Tak Masuk Kabinet, KontraS Singgung Kasus HAM

Kompas.com - 21/10/2019, 21:09 WIB
Direktur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memasukkan nama-nama yang terlibat kasus pelanggaran HAM dalam kabinetnya. Feri pun menyebut nama Wiranto dan Prabowo Subianto. 

"Jokowi harus benar-benar perhitungkan, ini tidak menempatkan orang-orang seperti Wiranto dalam kabinetnya, termasuk Prabowo, dia bertanggung jawab atas kasus penghilangan orang secara paksa," kata Feri di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Terkait Wiranto, Feri menyinggung soal kasus pelanggaran HAM dalam dalam peristiwa Mei 1998.

Ketika itu, menjabat sebagai Panglima ABRI. Ia menilai, panglima ABRI saat itu yang bertanggung jawab menggerakkan pasukannya ketika terjadi kerusuhan.

Baca juga: Puan: Kalau Prabowo Dilantik Jadi Menhan, Harus Bisa Beri Solusi Terbaik

Sementara itu, terkait Prabowo, ia menyinggung soal kasus penculikan aktivis saat tragedi 1998 terjadi di Semanggi, Jakarta Pusat.

Saat itu, Prabowo merupakan komandan yang bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan Tim Mawar.

Adapum Tim Mawar merupakan tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI AD. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Pembentukan tim tersebut penuh teka-teki karena dalam melaksanakan tugasnya, Tim Mawar diduga menjadi dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.

Menurut Feri, mayoritas rakyat Indonesia yang memahami persoalan bangsa ini pasti keberatan akan dilibatkannya figur-figur yang pernah terlibat kejahatan HAM dalam kabinet, siapa pun dia. 

Jika isu Prabowo Subianto akan menjadi menteri di kabinet baru Jokowi ini benar adanya, maka pihaknya pun mempertanyakan nasib rekomendasi Panitia Khusus Komisi III DPR terkait HAM.

Baca juga: Prabowo Jadi Calon Menteri, PDI-P: Semua Hormati Hak Prerogatif Presiden

Keempat rekomendasi tersebut, kata dia, diinisiasi oleh PDIP, yakni tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa, rehabilitasi bagi korban, pencarian terhadap 13 korban, serta ratifikasi pencarian orang hilang.

"Keempatnya, selama periode Jokowi tidak ada satupun yang jalan. Kalau Jokowi tempatkan Prabowo di kabinetnya, bagaimana dengan 4 rekomendasi ini? Sekarang saja tak dilaksanakan. Dia malah buat kesalahan dengan memberi ruang bagi aktor yang bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X