Pengamat: Koalisi Belum Tentu Berujung Jatah Menteri bagi Kader

Kompas.com - 18/10/2019, 08:29 WIB
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga Kedai Kopi Hendri Satrio memperkirakan, penjajakan perluasan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih bersifat dinamis.

Menurut dia, hasil dari penjajakan koalisi belum tentu berujung kursi menteri bagi kader parpol yang kini ada di luar pendukung Jokowi.

"Penjajakan koalisi masih dinamis. Tapi perlu diingat, penjajakan itu belum tentu berujung pada kursi menteri bagi kader parpol yang saat ini di luar koalisi pemerintah," ujar Hendri saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Berkuasa Tentukan Arah Politik Gerindra, Prabowo Belum Buka Suara...

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini memperkirakan, untuk parpol yang kini sedang menjajaki koalisi, Partai Gerindra misalnya, Jokowi akan memberikan kursi menteri kepada orang dekat Prabowo Subianto atau Prabowo sendiri, bukan kader Gerindra.

Demikian pula Partai Demokrat yang disebut-sebut sedang menjalin penjajakan dengan koalisi Jokowi.

"Bisa saja tetap dikasih (menteri), tetapi bukan kader Gerindra, melainkan Prabowo. Partai Demokrat mungkin juga akan dirangkul, tetapi belum tentu kader Demokrat (yang jadi menteri)," imbuh Hendri.

Ia meyakini, meskipun ada penjajakan dari parpol luar koalisi pemerintah kini, Jokowi tetap memilih menteri yang bukan hanya berdasarkan pada pandangan elite politik saja.

Apalagi, memilih menteri yang tepat sebenarnya bisa menjadi momentum pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 untuk meraih kepercayaan masyarakat.

"Menteri-menterinya harus diterima masyarakat dan bisa meningkatkan kepercayaan pada pemerintahannya," ujar Hendri.

"Unjuk rasa mahasiswa September 2019 lalu yang menolak RUU bermasalah menunjukkan ketidakpuasan publik pada Jokowi. Nah, Jokowi perlu memperhitungkan betul, penjajakan koalisi tak harus berujung pada kursi menteri, jika menteri mayoritas dari parpol, kepercayaan masyarakat susah ditingkatkan," lanjut dia.

Diketahui, salah satu parpol yang disebut-sebut hendak bergabung ke koalisi Jokowi, yaitu Partai Gerindra.

Baca juga: Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X