Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra dan Demokrat Diharapkan di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 14/10/2019, 15:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) berharap masih ada partai yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma menyatakan, jika mayoritas parpol berada di belakang pemerintahan, dikhawatirkan daya kritis di parlemen berkurang.

"Bagaimana pemerintah bisa kuat kalau hampir semua parpol memposisikan diri sebagai koalisi pemerintah. Kalau sudah demikian, dikhawatirkan daya kritis di parlemen berkurang, bahkan saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru," ujar Made dalam Diskusi bertajuk "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen" di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Made berharap bertemunya Susilo Bambang Yudhyono dan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, bukan berarti Demokrat dan Gerindra merapat ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin yang mulai memerintah pada 20 Oktober. 

"Kalau Gerindra atau Demokrat mau masuk ke pemerintahan, itu adalah kerugian besar bagi demokrasi kita. Masyarakat untuk terus bisa mengkritik pemerintah pun menemui hambatan karena tak ada perwakilan oposisi kuat di parlemen," ungkapnya kemudian.

Jika Gerindra dan Demokrat memutuskan menjadi oposisi, seperti diungkapkan Made, kedua partai tersebut akan tetap menjaga pemilih loyalnya untuk Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan isu kedua partai tersebut akan merapat ke pemerintah itu hanya isu, sehingga memang ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," tuturnya.

Diberitakan, Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Selanjutnya, Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Paloh mengatakan, ia tak mempermasalahkan bila Gerindra merapat ke koalisi asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (10/10).

Jokowi mengaku membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik temu antara kedua pihak.

Baca juga: Selain Nasdem, Denny Indrayana Juga Ambil Formulir Pendaftaran Cagub ke Partai Demokrat

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, belum ada nama-nama menteri yang diusulkan oleh SBY. Ini termasuk saat ditanya apakah SBY mengajukan putera sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, Jokowi juga menjawab belum.

"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com