Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Kompas.com - 16/10/2019, 18:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, koalisi partai politik pendukung pemerintah bakal mengalami pergeseran setelah adanya wacana bergabungnya Partai Gerindra.

"Jadi sekarang memang kita menyaksikan koalisi pemerintah itu tidak bisa permanen, cenderung tentatif. Sekarang semacam ada pergeseran peta politik jika Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan," ujar Siti saat ditemui dalam acara seminar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Siti menduga, jika nanti Gerindra masuk ke koalisi pemerintah, praktis oposisi tidak bisa berbuat banyak untuk check and balance di parlemen.

Di sisi lain, kecemburuan atau gesekan dalam parpol koalisi pemerintah akan terjadi jika Gerindra bergabung. Artinya, koalisi pemerintah saat ini akan sulit dipertahankan.

"Kecemburuan itu pasti dan dari beberapa partai kan sudah menunjukkan respons tersiratnya secara kritis jika Gerindra bergabung. Jadi, kemungkinan koalisi saat ini tidak akan permanen dan tidak konsisten," tutur Siti.

"Dari peristiwa ini kita juga bisa melihat bahwa tidak bisa terlalu berharap banyak kepada pemerintahan Jokowi (presiden terpilih Joko Widodo) karena lebih mengakomodasi pada kepentingan politik," sambungnya.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memutuskan sikap partainya soal wacana bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Namun demikian Prabowo sudah bertemu dengan Jokowi dan ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah. 

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Jokowi menegaskan pembicaraan terkait masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah belum final. 

Gerindra sendiri sudah menyerahkan konsepsi ke Jokowi untuk dikaji. Adapun konsep yang ditawarkan terkait pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com