Pengamat: Koalisi Belum Tentu Berujung Jatah Menteri bagi Kader

Menurut dia, hasil dari penjajakan koalisi belum tentu berujung kursi menteri bagi kader parpol yang kini ada di luar pendukung Jokowi.

"Penjajakan koalisi masih dinamis. Tapi perlu diingat, penjajakan itu belum tentu berujung pada kursi menteri bagi kader parpol yang saat ini di luar koalisi pemerintah," ujar Hendri saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini memperkirakan, untuk parpol yang kini sedang menjajaki koalisi, Partai Gerindra misalnya, Jokowi akan memberikan kursi menteri kepada orang dekat Prabowo Subianto atau Prabowo sendiri, bukan kader Gerindra.

Demikian pula Partai Demokrat yang disebut-sebut sedang menjalin penjajakan dengan koalisi Jokowi.

"Bisa saja tetap dikasih (menteri), tetapi bukan kader Gerindra, melainkan Prabowo. Partai Demokrat mungkin juga akan dirangkul, tetapi belum tentu kader Demokrat (yang jadi menteri)," imbuh Hendri.

Ia meyakini, meskipun ada penjajakan dari parpol luar koalisi pemerintah kini, Jokowi tetap memilih menteri yang bukan hanya berdasarkan pada pandangan elite politik saja.

Apalagi, memilih menteri yang tepat sebenarnya bisa menjadi momentum pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 untuk meraih kepercayaan masyarakat.

"Menteri-menterinya harus diterima masyarakat dan bisa meningkatkan kepercayaan pada pemerintahannya," ujar Hendri.

"Unjuk rasa mahasiswa September 2019 lalu yang menolak RUU bermasalah menunjukkan ketidakpuasan publik pada Jokowi. Nah, Jokowi perlu memperhitungkan betul, penjajakan koalisi tak harus berujung pada kursi menteri, jika menteri mayoritas dari parpol, kepercayaan masyarakat susah ditingkatkan," lanjut dia.

Diketahui, salah satu parpol yang disebut-sebut hendak bergabung ke koalisi Jokowi, yaitu Partai Gerindra.

Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.