Berkuasa Tentukan Arah Politik Gerindra, Prabowo Belum Buka Suara...

Kompas.com - 17/10/2019, 10:34 WIB
Prabowo Subianto melayat almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharudin Jusuf Habibie di rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9/2019).  BJ Habibie meninggal akibat penyakit yang dideritanya. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPrabowo Subianto melayat almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharudin Jusuf Habibie di rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9/2019). BJ Habibie meninggal akibat penyakit yang dideritanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Dalam Rapimnas yang digelar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2019) kemarin, Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di depan sekitar 4.000 kader Partai Gerindra.

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Pertama, Prabowo sudah menyerahkan konsep mengenai dorongan besar ekonomi Indonesia ke Presiden Jokowi. Konsep itu berorientasi pada semangat ketahanan pangan, energi pertahanan dan keamanan.

Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut, Prabowo mempersilakan Presiden Jokowi menggunakannya di dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap mengedepankan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim serta berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Kampus Untirta Kota Serang Senin (1/7/2019)Doc Twitter @dahnilanzar Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Kampus Untirta Kota Serang Senin (1/7/2019)
Khusus untuk poin nomor dua, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, mantan Danjen Kopassus itu mempersilakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menggunakan konsep yang ditawarkan.

Bahkan Gerindra tidak keberatan apabila penggunaan konsep itu tanpa melibatkan kader Gerindra di dalam pemerintahan.

"Apabila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi, kami persilakan baik itu dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra," ujar Dahnil.

"Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Dahnil sekaligus menegaskan bahwa Prabowo dan petinggi partai tidak membicarakan nama-nama yang ditawarkan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf saat Rapimnas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X