JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.
Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.
Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.
Dalam Rapimnas yang digelar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2019) kemarin, Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di depan sekitar 4.000 kader Partai Gerindra.
Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra
Pertama, Prabowo sudah menyerahkan konsep mengenai dorongan besar ekonomi Indonesia ke Presiden Jokowi. Konsep itu berorientasi pada semangat ketahanan pangan, energi pertahanan dan keamanan.
Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut, Prabowo mempersilakan Presiden Jokowi menggunakannya di dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.
Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap mengedepankan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim serta berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Kampus Untirta Kota Serang Senin (1/7/2019)Bahkan Gerindra tidak keberatan apabila penggunaan konsep itu tanpa melibatkan kader Gerindra di dalam pemerintahan.
"Apabila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi, kami persilakan baik itu dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra," ujar Dahnil.
"Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," lanjut dia.
Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo
Dahnil sekaligus menegaskan bahwa Prabowo dan petinggi partai tidak membicarakan nama-nama yang ditawarkan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf saat Rapimnas.
