Revisi UU MD3 dan Pimpinan MPR, Potret Pragmatisnya Politisi Kita

Kompas.com - 08/10/2019, 07:14 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo (tengah) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.


PENGESAHAN revisi RUU MD3 terbaru ( MPR, DPR, DPD, DPRD) dengan menambah jumlah kursi pimpinan MPR dari 7 menjadi 10 semakin menegaskan perilaku parlemen yang kian condong ke arah pragmatisme politik.

Meski secara kelembagaan, MPR, DPR serta DPD memiliki tugas fungsi dan wewenang berbeda, namun konfigurasi kekuatan serta sumber kompetisi politik mereka berasal dari kelompok yang sama yakni partai politik dan senator yang mewakili masing-masing daerah.

Bahkan tak sedikit dari senator yang ada juga merangkap sebagai pengurus partai.

Hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Indonesian Parliamentary Center pada tahun 2017. Banyak dari anggota DPD terafiliasi dengan partai politik.

Hanura berada di tempat pertama dengan jumlah anggota terafiliasi 28 orang.

Oleh karena itu bisa dipahami, sifat, perilaku, dan dinamika politik di antara ketiga lembaga: MPR, DPR, DPD adalah sama.

Ketiganya saling berkelindan, saling mempengaruhi, bahkan kadangkala tak bisa dipisahkan.

Fokus berselisih ketimbang kerja

Tak aneh, atmosfer politik parlemen lebih sering diwarnai riak-riak perselisihan antar fraksi dan anggota dibanding fokus pada kinerja lembaga.

Tahun 2014, kita pernah menyaksikan dualisme kepemimpinan DPR antara KMP dan KIH yang menyebabkan lembaga tersebut vakum selama beberapa bulan.

Di tahun 2017, sebaliknya, DPD mengalami konflik yang sama.

Para anggota DPD berlomba-lomba memperebutkan kursi pimpinan sebagai impak dari revisi Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang masa jabatan pimpinan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan sebagai pemicunya (IPC, Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah).

Buntutnya, alih-alih fokus pada kinerja penguatan legislasi, aspirasi daerah dan pengawasan terhadap pemerintah, justru parlemen kita kian larut dalam perlombaan penguasaan pos-pos strategis struktur kelembagaan.

Adapun munculnya inisiasi soal penambahan pucuk pimpinan MPR belakangan, jika ditarik jauh ke sejarah konflik parlemen, tentu tidak terlepas dari formasi politik awal yang timbul pasca terpecahnya fraksi partai ke dalam kubu KMP dan KIH tersebut.

Revisi UU MD3 dan hasrat kuasa

Sepanjang 2014 awal, UU MD3 memang menjadi isu panas yang tak pernah habis dibahas. Terhitung sejak 2014 hingga 2019, UU MD3 telah tiga kali mengalami revisi.

Berdasarkan laporan Kompas, revisi pertama disahkan pada 5 Desember 2014 dengan substansi perubahan pada sistem pemilihan ketua DPR dari sistem proporsional ke sistem paket.

Perubahan ini menyebabkan tersingkirnya PDI-P dan sekutunya dari struktur kekuasaan parlemen meski mereka adalah pemenang pemilu.

Musababnya, pemilihan lewat skema paket saat itu mengharuskan setiap calon pimpinan yang diajukan partai terintegrasi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga kekuatan koalisi menjadi penentu.

Kekuatan politik KIH yang dikomandoi PDI-P di parlemen saat itu masih kalah besar dibanding KMP.

KIH hanya terdiri dari PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem. Sementara KMP diisi Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan PPP. Sedangkan Demokrat berada di tengah-tengah, berdiri sendiri sebagai kekuatan oposisi tanpa barisan koalisi.

Namun di tengah perjalanan, peta koalisi politik berubah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X