Kompas.com - 08/10/2019, 07:14 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua MPR Bambang Soesatyo (tengah) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.


PENGESAHAN revisi RUU MD3 terbaru (MPR, DPR, DPD, DPRD) dengan menambah jumlah kursi pimpinan MPR dari 7 menjadi 10 semakin menegaskan perilaku parlemen yang kian condong ke arah pragmatisme politik.

Meski secara kelembagaan, MPR, DPR serta DPD memiliki tugas fungsi dan wewenang berbeda, namun konfigurasi kekuatan serta sumber kompetisi politik mereka berasal dari kelompok yang sama yakni partai politik dan senator yang mewakili masing-masing daerah.

Bahkan tak sedikit dari senator yang ada juga merangkap sebagai pengurus partai.

Hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Indonesian Parliamentary Center pada tahun 2017. Banyak dari anggota DPD terafiliasi dengan partai politik.

Hanura berada di tempat pertama dengan jumlah anggota terafiliasi 28 orang.

Oleh karena itu bisa dipahami, sifat, perilaku, dan dinamika politik di antara ketiga lembaga: MPR, DPR, DPD adalah sama.

Ketiganya saling berkelindan, saling mempengaruhi, bahkan kadangkala tak bisa dipisahkan.

Fokus berselisih ketimbang kerja

Tak aneh, atmosfer politik parlemen lebih sering diwarnai riak-riak perselisihan antar fraksi dan anggota dibanding fokus pada kinerja lembaga.

Tahun 2014, kita pernah menyaksikan dualisme kepemimpinan DPR antara KMP dan KIH yang menyebabkan lembaga tersebut vakum selama beberapa bulan.

Di tahun 2017, sebaliknya, DPD mengalami konflik yang sama.

Para anggota DPD berlomba-lomba memperebutkan kursi pimpinan sebagai impak dari revisi Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang masa jabatan pimpinan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan sebagai pemicunya (IPC, Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah).

Buntutnya, alih-alih fokus pada kinerja penguatan legislasi, aspirasi daerah dan pengawasan terhadap pemerintah, justru parlemen kita kian larut dalam perlombaan penguasaan pos-pos strategis struktur kelembagaan.

Adapun munculnya inisiasi soal penambahan pucuk pimpinan MPR belakangan, jika ditarik jauh ke sejarah konflik parlemen, tentu tidak terlepas dari formasi politik awal yang timbul pasca terpecahnya fraksi partai ke dalam kubu KMP dan KIH tersebut.

Revisi UU MD3 dan hasrat kuasa

Sepanjang 2014 awal, UU MD3 memang menjadi isu panas yang tak pernah habis dibahas. Terhitung sejak 2014 hingga 2019, UU MD3 telah tiga kali mengalami revisi.

Berdasarkan laporan Kompas, revisi pertama disahkan pada 5 Desember 2014 dengan substansi perubahan pada sistem pemilihan ketua DPR dari sistem proporsional ke sistem paket.

Perubahan ini menyebabkan tersingkirnya PDI-P dan sekutunya dari struktur kekuasaan parlemen meski mereka adalah pemenang pemilu.

Musababnya, pemilihan lewat skema paket saat itu mengharuskan setiap calon pimpinan yang diajukan partai terintegrasi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga kekuatan koalisi menjadi penentu.

Kekuatan politik KIH yang dikomandoi PDI-P di parlemen saat itu masih kalah besar dibanding KMP.

KIH hanya terdiri dari PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem. Sementara KMP diisi Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan PPP. Sedangkan Demokrat berada di tengah-tengah, berdiri sendiri sebagai kekuatan oposisi tanpa barisan koalisi.

Namun di tengah perjalanan, peta koalisi politik berubah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.