Romli: Pimpinan KPK Sekarang Tidak Memahami Filosofi...

Kompas.com - 04/10/2019, 20:40 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dalam sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dalam sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak memahami filosofi terbentuknya KPK.

Hal tersebut disampaikan Romli dalam diskusi bertajuk "Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK" di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Awalnya, Romli menceritakan tentang asal-usul dibentuknya KPK.

Dia mengatakan, sejak era orde baru, korupsi yang luar biasa terjadi dan tidak terkontrol lagi.

Oleh karena itu, disahkanlah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi mencegah korupsi.

Kemudian melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), maka terbentuklah KPKPN yang menjadi cikal-bakal terbentuknya KPK yang dituangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002.

"Tapi UU itu (UU 28/1999) untuk mencegah. Sekarang, KPK tidak mampu seimbangkan pencegahan dan penindakan. Saya kira juga pimpinan KPK sekarang pun tidak memahami filosofinya bahwa UU KPK itu intinya pemberantasan korupsi," kata dia.

Baca juga: Menilik 4 Anggota DPR Baru yang Diperiksa KPK...

Dia mengatakan, jika dilihat lebih dalam, KPK bukan semata-mata lembaga penghukum pelaku korupsi.

Sembari menghukum, kata dia, uang negara hasil pelaku korupsi itu pun harus dikembalikan ke negara.

"Yang terjadi sekarang kan, ada ketimpangan antara yang memenjarakan lebih dari 100 (orang), sementara kembalikan uang negara itu kurang dari semestinya," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X