Jokowi: Sejak Awal, Saya Minta Kapolri dan Jajaran Tidak Represif

Kompas.com - 27/09/2019, 12:46 WIB

Ihsanuddin,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh berdoa untuk kesembuhan Mahasiswa UHO Kendari, Yusuf Kardawi yang dirawat pasca kerusuhan pasca-demonstrasi di gedung setempat. Foto dokumen Dinas Kominfo Sultra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah menekankan kepada Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk menangani demonstran dengan tidak menggunakan cara-cara represif.

Kapolri pun sudah berkomitmen dengan instruksi tersebut.

Namun rupanya Presiden masih mendengar informasi bahwa ada personel polisi melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran, beberapa hari terakhir.

"Saya sejak awal (memerintahkan Polri tidak menggunakan cara represif). Kemarin saya ulangi juga kepada Kapolri agar jajarannya tidak bertindak represif," ujar Jokowi dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Presiden, Jumat (27/9/2019).

"Dan yang disampaikan oleh Kapolri kepada saya, tidak ada perintah apapun dalam rangka demo ini, membawa senjata," lanjut dia.

Atas kekerasan polisi terhadap demonstran yang terjadi di penjuru daerah, Presiden pun sudah meminta Kapolri melakukan investigasi internal.

"Jadi akan ada investigasi lebih lanjut," ujar Jokowi.

Ketika ditanya apakah artinya Kapolri mengabaikan instruksinya, Presiden mengakui, pengelolaan personel memang hal yang sulit. Apalagi dalam jumlah besar.

"Ini kan menyangkut ribuan personel, ribuan personel yang ada di seluruh Tanah Air," ujar Jokowi.

Kekerasan Aparat

Kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran penolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi, Selasa (24/9/2019) dan Rabu (25/9/2019) di penjuru Indonesia, jadi sorotan.

Sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak jelas polisi melayangkan pukulan, tendangan dan benda tumpul ke arah demonstran yang sudah tidak berdaya.

Di Jakarta, sekitar 90 demonstran dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Sebanyak 3 di antaranya mengalami luka serius pada bagian kepala sehingga membutuhkan perawatan intensif lebih lama dibandingkan yang lainnya.

Di daerah, kondisinya nyaris serupa. Demonstrasi awalnya berujung damai, namun ujung-ujungnya bentrok dengan aparat.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, dua mahasiswa tewas.

KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh berdoa untuk kesembuhan Mahasiswa UHO Kendari, Yusuf Kardawi yang dirawat pasca kerusuhan pasca-demonstrasi di gedung setempat. Foto dokumen Dinas Kominfo Sultra

Pertama, seorang mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari bernama Immawan Randi (21) dinyatakan meninggal karena mengalami luka tembak di dada sebelah kanannya.