Papua Barat Jadi Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terburuk Tahun 2018

Kompas.com - 26/09/2019, 13:48 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS) Suhariyanto mengungkapkan, Provinsi Papua Barat merupakan wilayah dengan indeks demokrasi terendah pada 2018.

Hal itu disampaikan Suhariyanto dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Tahun 2018, Papua Barat adalah satu-satunya provinsi yang tertinggal indeks demokrasinya atau terendah," ujar Suhariyanto.

Dalam IDI 2018, Papua Barat mendapatkan skor 58,29 persen, atau menurun 4,47 persen dibandingkan pada 2017.

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Suhariyanto menuturkan, dengan indeks tersebut, maka demokrasi di Papua Barat masuk dalam kategori buruk.

Ia menerangkan, demokrasi yang buruk di Papua Barat terjadi lantaran dua persoalan. Pertama, masih terdapat ancaman kekerasan aparat kepada masyarakat.

Kedua, yakni ancaman dari antarmasyarakat yang berkaitan dengan isu-isu suku, agama, dan RAS.

Untuk itu, Suhariyanto menuturkan, guna menaikkan demokrasi di Papua Barat, maka perlu ditingkatkan sikap saling menghormati dan menghargai.

"Kita harus menyadari bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, jadi semua harus hormati dan hargai. Di Papua Barat banyak hal yanh harus disentuh, misalnya pendidikan dan kesehatan," ucapnya.

Baca juga: Pertahankan Posisinya, DKI Jakarta Provinsi Terbaik dalam Indeks Demokrasi 2019

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data untuk indikator ini adalah peristiwa atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui surat kabar, review dokumen, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:

Skor 60< = buruk
Skor 60-80 = sedang
Skor 80> = baik



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Nasional
Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Nasional
Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X