Papua Barat Jadi Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terburuk Tahun 2018

Kompas.com - 26/09/2019, 13:48 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS) Suhariyanto mengungkapkan, Provinsi Papua Barat merupakan wilayah dengan indeks demokrasi terendah pada 2018.

Hal itu disampaikan Suhariyanto dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Tahun 2018, Papua Barat adalah satu-satunya provinsi yang tertinggal indeks demokrasinya atau terendah," ujar Suhariyanto.

Dalam IDI 2018, Papua Barat mendapatkan skor 58,29 persen, atau menurun 4,47 persen dibandingkan pada 2017.

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Suhariyanto menuturkan, dengan indeks tersebut, maka demokrasi di Papua Barat masuk dalam kategori buruk.

Ia menerangkan, demokrasi yang buruk di Papua Barat terjadi lantaran dua persoalan. Pertama, masih terdapat ancaman kekerasan aparat kepada masyarakat.

Kedua, yakni ancaman dari antarmasyarakat yang berkaitan dengan isu-isu suku, agama, dan RAS.

Untuk itu, Suhariyanto menuturkan, guna menaikkan demokrasi di Papua Barat, maka perlu ditingkatkan sikap saling menghormati dan menghargai.

"Kita harus menyadari bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, jadi semua harus hormati dan hargai. Di Papua Barat banyak hal yanh harus disentuh, misalnya pendidikan dan kesehatan," ucapnya.

Baca juga: Pertahankan Posisinya, DKI Jakarta Provinsi Terbaik dalam Indeks Demokrasi 2019

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data untuk indikator ini adalah peristiwa atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui surat kabar, review dokumen, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:

Skor 60< = buruk
Skor 60-80 = sedang
Skor 80> = baik

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X