Pertahankan Posisinya, DKI Jakarta Provinsi Terbaik dalam Indeks Demokrasi 2019

Kompas.com - 26/09/2019, 12:47 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menjadi provinsi terbaik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

Kelima provinsi tersebut mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) sebagai provinsi dengan IDI terbaik pada tahun 2018.

"Hasil IDI 2018, pemerintah akan berikan penghargaan kepada 5 provinsi terbaik dengan nilai di atas 80," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tri Soewandono saat peluncuran dan sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

DKI Jakarta menjadi provinsi nomor 1 yang capaian indeks demokrasinya terbaik, yakni 85,08 persen. Disusul oleh Bali 82.37, NTT 82.32, Kaltara 81.07, dan DIY 80.82.

Dengan hasil ini, DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisinya untuk capaian demokrasi tertinggi pada tahun sebelumnya, yang mencapai 84,37 poin.

Selain kelima provinsi itu, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori sedang.

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Sementara itu, capaian demokrasi terendah pada tahun 2018 diperoleh Provinsi Papua Barat dengan 58,29 poin yang menggantikan Provinsi Papua tahun sebelumnya dengan capaian 61,34 poin.

"Bagi yang belum memperoleh (kategori baik) bukan berarti buruk. Hal ini dalam rangka apresiasi sebagai syarat utama membangun. Saya harap dapat menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi pemilu jurdil, dan kesamaan terhadap HAM," kata dia.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018 sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Hasil IDI 2018 yang dituangkan dalam sebuah buku tersebut menunjukkan bahwa indeks nasional Indonesia berjumlah 72,39 dari semula 72,11 pada tahun 2017.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X