Papua Barat Jadi Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terburuk Tahun 2018

Hal itu disampaikan Suhariyanto dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Tahun 2018, Papua Barat adalah satu-satunya provinsi yang tertinggal indeks demokrasinya atau terendah," ujar Suhariyanto.

Dalam IDI 2018, Papua Barat mendapatkan skor 58,29 persen, atau menurun 4,47 persen dibandingkan pada 2017.

Suhariyanto menuturkan, dengan indeks tersebut, maka demokrasi di Papua Barat masuk dalam kategori buruk.

Ia menerangkan, demokrasi yang buruk di Papua Barat terjadi lantaran dua persoalan. Pertama, masih terdapat ancaman kekerasan aparat kepada masyarakat.

Kedua, yakni ancaman dari antarmasyarakat yang berkaitan dengan isu-isu suku, agama, dan RAS.

Untuk itu, Suhariyanto menuturkan, guna menaikkan demokrasi di Papua Barat, maka perlu ditingkatkan sikap saling menghormati dan menghargai.

"Kita harus menyadari bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, jadi semua harus hormati dan hargai. Di Papua Barat banyak hal yanh harus disentuh, misalnya pendidikan dan kesehatan," ucapnya.

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data untuk indikator ini adalah peristiwa atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui surat kabar, review dokumen, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:

Skor 60< = buruk
Skor 60-80 = sedang
Skor 80> = baik