Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Kompas.com - 26/09/2019, 12:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, terdapat penurunan aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2018.

Menurutnya, penurunan tersebut adalah dari sisi aspek kebebasan sipil pada tahun 2018, khususnya ancaman dari masyarakat kepada masyarakat, bukan aparat ke masyarakat.

"Jadi lebih kepada konflik horizontal itu meningkat, baik yang menyangkut kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya," ujar Suhariyanto dalam acara peluncuran buku "Indeks Demokrasi Indonesia 2018" di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Dalam buku tersebut, pada tahun 2018, capaian aspek kebebasan sipil adalah 78,46 persen atau turun 0,29 poin dari tahun 2017.

Kebebasan sipil yang dimaksud mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

"Menurunnya kebebasan sipil juga terlihat dari hak politik partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan, itu agak menurun. Tentunya kita berharap ke depan masyarakat bisa lebih kritis," ungkap Suhariyanto kemudian.

Baca juga: Pengusaha: Indeks Demokrasi Meningkat, Optimisme Investor Terdongkrak

Merujuk dari data indeks demokrasi (IDI) 2018, capaian indikator kebebasan sipil di Indonesia tidak hanya rendah pada tahun 2018, tetapi juga secara konsisten rendah selama sembilan tahun pengukuran IDI.

Ia menambahkan, kebebasan berpendapat sangatlah penting karena sebagai salah satu ukuran demokrasi di Indonesia yang masuk dalam aspek kebebasan sipil.

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah dalam demokrasi di Indonesia saat ini adalah mengurangi konflik horizontal antara masyarakat sendiri.

"Harus kurangi ancaman masyarakat kepada masyarakat. Kita harus beri pendidikan demokrasi," paparnya.

Baca juga: Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data-data untuk indikator tersebut yakni peristiwa atau kejadian dan aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di setiap provinsi, yang ditangkap lewat surat kabar, review dokumen, focus group disccussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi ke dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< buruk; 60-80 sedang; dan >80 baik.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)kategori baik. Dari Badan Pusat Statistik. Penghargaan diberikan atas data yang diolah pada tahun 2017.<br /> <br /> Pemerintah Provinsi DKI meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)kategori baik. Dari Badan Pusat Statistik. Penghargaan diberikan atas data yang diolah pada tahun 2017.<br /> <br /> Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Menko Polhukam Wiranto pada Kamis (13/12) siang.<br /> <br /> Selain Jakarta, empat provinsi lain juga menerima penghargaan indeks demokrasi berkategori baik. Tiga provinsi lain yang juga menerima penghargaan ini adalah Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com