Kompas.com - 26/09/2019, 12:25 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam acara peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, terdapat penurunan aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2018.

Menurutnya, penurunan tersebut adalah dari sisi aspek kebebasan sipil pada tahun 2018, khususnya ancaman dari masyarakat kepada masyarakat, bukan aparat ke masyarakat.

"Jadi lebih kepada konflik horizontal itu meningkat, baik yang menyangkut kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya," ujar Suhariyanto dalam acara peluncuran buku "Indeks Demokrasi Indonesia 2018" di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Dalam buku tersebut, pada tahun 2018, capaian aspek kebebasan sipil adalah 78,46 persen atau turun 0,29 poin dari tahun 2017.

Kebebasan sipil yang dimaksud mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

"Menurunnya kebebasan sipil juga terlihat dari hak politik partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan, itu agak menurun. Tentunya kita berharap ke depan masyarakat bisa lebih kritis," ungkap Suhariyanto kemudian.

Baca juga: Pengusaha: Indeks Demokrasi Meningkat, Optimisme Investor Terdongkrak

Merujuk dari data indeks demokrasi (IDI) 2018, capaian indikator kebebasan sipil di Indonesia tidak hanya rendah pada tahun 2018, tetapi juga secara konsisten rendah selama sembilan tahun pengukuran IDI.

Ia menambahkan, kebebasan berpendapat sangatlah penting karena sebagai salah satu ukuran demokrasi di Indonesia yang masuk dalam aspek kebebasan sipil.

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah dalam demokrasi di Indonesia saat ini adalah mengurangi konflik horizontal antara masyarakat sendiri.

"Harus kurangi ancaman masyarakat kepada masyarakat. Kita harus beri pendidikan demokrasi," paparnya.

Baca juga: Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data-data untuk indikator tersebut yakni peristiwa atau kejadian dan aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di setiap provinsi, yang ditangkap lewat surat kabar, review dokumen, focus group disccussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi ke dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< buruk; 60-80 sedang; dan >80 baik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X