KPK Koordinasi dengan Kemenpan RB dan KASN soal Status Pegawai

Kompas.com - 18/09/2019, 21:25 WIB
Calon pimpinan KPK Alexander Marwata menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
ANTARA/NOVA WAHYUDICalon pimpinan KPK Alexander Marwata menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara selepas disahkannya revisi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, koordinasi itu dijalin untuk menyiapkan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana diatur dalam UU KPK hasil revisi.

"Untuk mengantisipasi perubahan Undang-Undang KPK misalnya terkait status pegawai KPK yang ASN, kita sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan RB dan juga KASN," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi


Alex menuturkan, proses peralihan pegawai KPK itu akan dilakukan lewat skema konversi. Ia memastikan, proses itu pun tidak akan merugikan para pegawai KPK.

"Mereka tidak akan dirugikan, ya nanti lewat konversi. Berdasarkan jabatannya di KPK nanti kita konversi dengan apa jabatan-jabatan yang sesuai dengan di sebagai ASN," ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex menegaskan integritas para pegawai KPK akan tetap terjaga seiring perubahan status menjadi ASN.

Alex mengatakan, KPK telah membangun sebuah sistem yang akan menjaga integritas para pegawainya.

"Meksipun nanti yang di KPK itu statusnya ASN, nilai-nilai itu tidak akan berubah ya. Kita ingin memberikan contoh juga kepada kementerian dan lembaga pemerintahan yang lain," kata Alex.

Baca juga: Demonstran Tuntut Wadah Pegawai KPK Dibubarkan

DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Selain itu, status kepegawaian KPK juga berubah menjadi ASN. Mereka pun tunduk pada ketentuan UU ASN.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X