Menkumham Sebut Dewan Pengawas KPK Bisa dari Aparat Penegak Hukum

Kompas.com - 18/09/2019, 09:10 WIB
Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/9/2019). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/9/2019). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diisi oleh aparat penegak hukum.

Nantinya, Presiden yang akan menentukan kriteria untuk menjadi Dewan Pengawas KPK.

"Itu nanti Presiden akan membuat lebih lanjut (kriteria anggota Dewan Pengawas). Bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum yang pas," ujar Yasonna usai pengesahan Undang-undang KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Yasonna menambahkan, Undang-Undang KPK yang baru memberi kewenangan seluas-luasnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukan anggota Dewan Pengawas KPK.

Baca juga: Revisi UU KPK, Sikap Pasif Jokowi Disayangkan

Menurut Yasonna, dalam sistem pemerintahan presidensial, wajar bila presiden memiliki kewenangan mengatur lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif. Hal itu juga didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan (KPK) bagian daripada eksekutif, bagian daripada pemerintah. Maka domainnya itu, ingat ya, bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Makanya dia mendapat mandat dari seluruh rakyat Indonesia. Itu presidensialisme," ujar Yasonna.
DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengesahan RUU ini dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa siang. Salah satu poin yang muncul dari revisi ialah pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPKsebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan Hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan Hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Nasional
Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Nasional
Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Nasional
Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Nasional
Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Nasional
Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Nasional
Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Nasional
Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Nasional
Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Nasional
IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

Nasional
Bertemu Menlu Inggris, Menlu Retno Paparkan Data Covid-19 di Indonesia yang Melandai

Bertemu Menlu Inggris, Menlu Retno Paparkan Data Covid-19 di Indonesia yang Melandai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.